Agenda tersebut meliputi percepatan penyampaian hasil persetujuan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) kepada Gubernur Jawa Timur, penentuan skala prioritas pembangunan, hingga rekrutmen Direktur Utama (Dirut) Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang akan dibuka secara nasional.
Eri memastikan hasil persetujuan paripurna segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen PAK akan dikirim kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat tiga hari setelah mendapat persetujuan DPRD.
“Alhamdulillah, tadi sudah disetujui. Maka ini segera kita sampaikan ke Gubernur, selambat-lambatnya dalam tiga hari. Setelah mendapat evaluasi dari Gubernur, baru kita bisa melanjutkan pembahasan jika memang ada perubahan anggaran keuangan (PAK),” ujar Eri.
Menurutnya, evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan tahapan wajib sebelum perubahan APBD dapat diberlakukan.
Skala Prioritas Pembangunan
Menanggapi usulan Fraksi PKS mengenai penambahan armada bus Surabaya, Eri menegaskan setiap program pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta disusun berdasarkan skala prioritas yang disepakati bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Ia menilai seluruh sektor pembangunan tidak dapat dikerjakan secara bersamaan karena keterbatasan anggaran. “Kalau berbicara prioritas, apakah kita selesaikan banjir dulu, pengaspalan jalan dulu, atau transportasi umum dulu. Kalau semua disentuh bersamaan, tidak akan pernah selesai,” katanya.
Eri menjelaskan, pemerintah harus terlebih dahulu menghitung kemampuan fiskal sebelum menentukan fokus pembangunan.
“Nanti akan kelihatan targetnya. Misalnya anggaran sekian ternyata banjir baru bisa selesai 40 persen atau transportasi baru tersentuh sebagian. Atau justru kita putuskan banjir diselesaikan 100 persen dulu, baru beralih ke program lainnya. Itulah yang disebut skala prioritas,” imbuhnya.
Seleksi Dirut KBS Dibuka Nasional
Selain membahas anggaran, Eri memastikan proses seleksi Direktur Utama KBS dilakukan secara terbuka dan profesional. Pengumuman lowongan akan dipublikasikan melalui media nasional agar dapat menjaring kandidat terbaik dari seluruh Indonesia.
“Kita buka seluas-luasnya. Kita umumkan di media nasional. Saya berharap bukan hanya masyarakat Surabaya atau Jawa Timur yang tahu, tetapi seluruh Indonesia bisa ikut mendaftar,” ujarnya.
Menurut Eri, pola seleksi terbuka juga diterapkan pada BUMD lain, termasuk PD Pasar Surya. Ia menambahkan, salah satu syarat utama calon Dirut KBS adalah memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pengelolaan satwa.
“Persyaratannya sudah ada. Teman-teman bisa melihat pengumumannya. Yang pasti harus memiliki kemampuan terkait satwa sesuai ketentuan yang ditetapkan,” jelasnya.
Pengawasan BUMD Diperketat
Terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Eri menegaskan seluruh pimpinan BUMD bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan perusahaan.
Ia memastikan pengawasan akan diperkuat melalui audit independen berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Semua kepala BUMD bertanggung jawab penuh terhadap anggarannya. Karena itu dibutuhkan komitmen agar tidak terjadi penyimpangan seperti korupsi. Saya juga meminta audit independen dilakukan agar hasilnya benar-benar netral,” tegasnya.
Bantah Satwa Mati karena Kelalaian
Eri juga meluruskan informasi yang beredar mengenai kondisi satwa di KBS. Ia menegaskan laporan kepada aparat penegak hukum berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian laporan keuangan, bukan persoalan kematian satwa.
“Yang saya minta diperiksa adalah laporan keuangannya. Misalnya dalam neraca dividennya sekian, tetapi uang kasnya tidak sesuai. Itu yang menjadi persoalan, bukan karena satwanya,” katanya.
Ia menjelaskan setiap kematian satwa selalu diperiksa oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk memastikan penyebabnya, baik karena usia, penyakit, maupun kemungkinan adanya unsur kelalaian.
“Kalau ada satwa mati, BKSDA pasti melakukan pemeriksaan. Dilihat apakah karena usia, sakit, atau ada unsur kelalaian. Sampai hari ini tidak ada laporan bahwa kematian satwa terjadi karena kelalaian,” ujarnya.
Menurut Eri, sejak berstatus perusahaan daerah, kesejahteraan satwa di KBS terus diawasi secara berkala oleh BKSDA. Bahkan, KBS telah memperoleh akreditasi yang baik dan dipercaya mengikuti program pertukaran maupun peminjaman satwa.
“Tidak mungkin sebuah kebun binatang diberi kepercayaan menukar atau meminjam satwa kalau kondisinya tidak baik. Artinya satwanya sehat dan pengelolaannya memenuhi standar,” katanya.
Menanggapi beredarnya kembali foto-foto lama satwa usai mencuatnya kasus dugaan korupsi, Eri mengimbau masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial. Ia mengajak masyarakat melihat langsung kondisi terkini KBS.
“Jangan hanya melihat foto-foto yang beredar. Datang saja langsung ke Kebun Binatang Surabaya. Pengunjung sekarang justru lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya. (dra)