Masih Ada Gugatan 5 PDK Kosgoro, Dev Laksono Dilarang Berkegiatan

16
Adi Wibowo

Jakarta, Wirafokus.com- Sidang pertama kasus gugatan terhadap Ketua Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Dev Laksono di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 31 Maret 2021 lalu ditunda.

Penundaan sidang dengan nomor perkara 281/pdtg/ 2021/PN Jakarta Selatan disampaikan Panitera Pengadilan. Sedianya sidang digelar pukul 09:00 WIB, tapi hingga pukul 12:00 WIB pihak tergugat (Dev Laksono) tidak terlihat hadir.

Meskipun telah memprediksi Ketua PPK Kosgoro 1957 hasil Musyawarah Besar (Mubes) Cirebon, Dev Laksono, tidak akan hadir pada sidang pertamanya selaku tergugat, namun Ketua Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro Nganjuk, Jawa Timur, Adi Wibowo selaku penggugat mengaku kecewa.

“Sudah kami perkirakan jika pada sidang pertama itu beliau (Dev Laksono) bakal tidak hadir. Baik Dev Laksono maupun pengacaranya juga tidak hadir. Sehingga sidang dipastikan ditunda dan akan digelar lagi pada tanggal 14 April mendatang,’’ kata Adi Wibowo, Rabu (7/4) malam.

Kendati demikian, Adi Wibowo mengingatkan bahwa dengan adanya gugatan di PN Jakarta Selatan tersebut, maka semua kegiatan Dev Laksono harus dihentikan sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Karena kami menilai Mubes Kosgoro di Cirebon telah melanggar AD/ART,” tegas Adi Wibowo yang juga ketua pengacara penggugat yang mewakili lima PDK Kosgoro.

Kelima PDK Kosgoro tersebut adalah Kosgoro Nganjuk, Kosgoro Kabupaten dan Kota Kediri, Kosgoro Madiun dan Kosgoro Kota Surabaya.

Menurut Adi Wibowo, pihaknya telah berkirim surat kepada Menkum HAM dan Depdagri untuk tidak mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Selain itu, pihaknya juga sudah berkirim surat ke Kapolri untuk tidak mengeluarkan izin kegiatan.

“Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, Dev Laksono harus mentaati azas hukum,” kata Adi Wibowo.

Diungkapkan Adi, konflik kepengurusan Kosgoro 1957 ini dipicu oleh keputusan Panpel Mubes Cirebon (6-9/3/2021) yang hanya memberikan hak suara kepada 34 pengurus PDK Kosgoro provinsi. Pembatasan hak suara itu dinilai melanggar pasal 32 AD/ART Kosgoro 1957.

“Sementara suara perwakilan PDK Kosgoro Kabupaten Kota tidak diberikan. Kami sudah mengingatkan ini pelanggaran pasal 32 AD/ART organisasi. Bisa ditebak, Mubes Cirebon pun aklamasi memutuskan Dev Laksono sebagai Ketua PPK pusat Kosgoro menggantikan ayahandanya Agung Laksono,’’ terang Adi Wibowo.

Jauh sebelum Mubes digelar, lanjut Adi, sejumlah perwakilan PDK Kosgoro Jawa Timur sudah melayangkan dua kali protes melalui surat resmi terkait pembatasan utusan dan hak suara yang hanya diberikan kepada 34 perwakilan PDK Provinsi. Tapi Panpel Mubes seperti sengaja mengabaikan dan tidak menanggapi.

“Kami sudah protes resmi sebelum dan saat Mubes. Tapi tidak ditanggapi. Itu pelanggaran organisasi. Panpel hasil Rapimnas dengan sadar sengaja melanggar pasal 32 AD/ART Kosgoro 1957. Masak Ketua Panpel diketuai Dev Laksono selaku Plt. memilih dan mengangkat dirinya sendiri. Itu kan tidak etis dan menjadi sumber resisten permasalahanya. Karena tidak ditanggapi, ya terpaksa kami layangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,’’ pungkas Adi. (*)

Reporter: Dwi Arifin