SURABAYA, wirafokus.com-Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur sedikit ternoda dengan nuansa politik uang. Hal ini menyusul beredarnya rekaman yang diduga suara Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Supriyanto yang meminta uang kepada tim sukses calon gubernur Jatim La Nyalla M Mattaliti.
Tidak tanggung-tanggung, pria dalam rekaman tersebut menyebut angka nominal yang fantastis agar La Nyalla bisa mendapat rekom dari Gerindra, yakni sebesar Rp 170 miliar. Disebutkan dalam rekaman, uang tersebut untuk ‘membeli’ rekom dari Partai Gerindra kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
“Kalau di Jawa Timur gampang bos, sekarang tunjukkan saja uang cash Rp 170 atau minimal Rp 150 miliar ke Jakarta, saya akan antar ke Pak Prabowo. Kalau tidak ada ya susah bos,” ujar suara dalam rekaman yang beredar, Selasa (9/1/2017).
Supriyanto saat dihubungi belum memberikan keterangan. Namun munculnya rekaman ini, membuktikan bahwa mahar politik itu memang ada. Sejumlah partai tidak memberi rekom pada La Nyalla karena memang belum terjadi kesepakatan soal mahar yang sudah ditentukan.
Salah satu Timses La Nyalla, Yongky Alvian menyebut, selama ini pihaknya memang dimintai sejumlah uang dari Parpol koalisi. Namun tidak semua Parpol koalisi meminta uang. “Cuma Gerindra dan PAN, PKS tidak,” sebutnya.
Sebelum mendapat selembar surat tugas khusus yang diteken Prabowo Subianto, La Nyalla sudah menyetor uang senilai Rp 4 miliar. “Ada bukti kuitansinya,” tegas Yongky.
Tidak hanya itu, saat La Nyalla menemui Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk meminta rekom, pihaknya juga dimintai sejumlah uang. Awalnya dimintai uang Rp 10 miliar, tapi kemudian berubah nominalnya menjadi Rp 20 miliar. “Kami sebenarnya sudah menyiapkan uang itu. Tapi kemudian muncul lagi uang mahar Rp 20 miliar untuk PAN dan Rp 40 miliar untuk Gerindra. Akhirnya kami mundur. Cuma memang ada calon lain yang sudah bayar Rp 1,5 miliar per kursi. Silahkan cek sendiri saja,” tuturnya tanpa menyebut calon yang dimaksud.
Untuk PKS, tidak meminta uang mahar. Sebab menurut Yongky, PKS hanya angka ikut. Sehingga pihaknya tidak mengkhawatirkan hal tersebut. “PKS angkat ikut saja,” sebutnya.
Terkait dengan beredarnya rekaman pria yang diduga Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Supriyanto, Yongky tidak berani memastikan. Menurut dia, rekaman itu memang sengaja direkam oleh Timses La Nyalla yang bernama Nurdin. Hanya saja 4 hari sebelumnya, dia selalu berkomunikasi dengan Supriyanto. Dia juga tidak tahu mengapa Supriyanto menelponnya. “Saya komunikasi terus dengan Supriyanto selama 4 hari ini. Saya tidak tahu maksud dia apa. Kita memang tidak membicarakan soal mahar,” terangnya.
Yongky menyayangkan hingga saat ini masih ada partai yang masih meminta uang mahar. Padahal La Nyalla mencalonkan diri karena ingin membenahi Jawa Timur. Adanya mahar politik membuktikan bahwa politik di Indonesia belum dewasa dalam berdemokrasi.
Padahal keberadaan partai politik selama ini menjadi kekuatan utama. Masa depan politik Indonesia pada dasarnya sangat tergantung pada perkembangan atas partai-partai politik yang ada. Namun instrumen utama demokrasi (Parpol) ini masih banyak memiliki persoalan. Tidak hanya persoalan internal organisasi, namun juga dalam kerangka sistem politik Indonesia secara keseluruhan seperti munculnya mahar politik.
“Partai politik memiliki hubungan sangat erat dengan kekuasaan. Keberadaan partai politik juga menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Itu kami buktikan sendiri,” pungkas Yongky. (red/kj)