Pernyataan itu disampaikan Ajeng usai meninjau langsung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Surabaya, Jumat (31/7). Dalam kunjungan tersebut, ia melihat secara langsung proses pembelajaran sekaligus memperoleh paparan mengenai peserta didik yang telah menerima manfaat program.
Berdasarkan data yang diterima, Sekolah Rakyat di Surabaya saat ini menampung sebanyak 270 siswa yang berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2. Program tersebut juga memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak yatim piatu maupun mereka yang sebelumnya tidak lagi mengenyam bangku sekolah.
Ajeng menilai, kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bentuk intervensi nyata pemerintah dalam memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
“Program ini menjadi solusi konkret untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses pendidikan kini mendapatkan kesempatan belajar yang layak sehingga memiliki peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Selain membuka akses pendidikan, Ajeng juga memandang Sekolah Rakyat memiliki dampak sosial yang luas. Menurutnya, keberadaan program tersebut berpotensi menekan angka pernikahan usia dini, terutama bagi anak perempuan, karena mereka dapat terus melanjutkan pendidikan.
“Dengan tetap bersekolah, anak-anak perempuan memiliki ruang untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kemampuan, dan mempersiapkan masa depan yang lebih mandiri serta sejahtera,” katanya.
Ia berharap Program Sekolah Rakyat mampu mendukung target Kota Surabaya dalam mewujudkan zero putus sekolah. Menurut Ajeng, seluruh anak berhak memperoleh pendidikan tanpa dibatasi kondisi ekonomi keluarganya.
Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat lingkungan, mulai dari Ketua RT, Ketua RW hingga Kader Surabaya Hebat (KSH), untuk lebih aktif melakukan pendataan terhadap anak-anak yang berpotensi maupun telah putus sekolah agar dapat segera memperoleh pendampingan.
“Jangan sampai ada anak yang terlambat mendapatkan penjangkauan. RT, RW, dan KSH harus lebih peka terhadap kondisi warganya. Sekarang sudah ada Program Sekolah Rakyat yang bisa menjadi solusi agar anak-anak yang membutuhkan segera kembali mendapatkan hak pendidikannya,” tegasnya.
Ajeng yang juga merupakan Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya menambahkan, keberhasilan Program Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat akan memperluas jangkauan program sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Ia optimistis sinergi seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat pembangunan sumber daya manusia sekaligus mewujudkan Surabaya sebagai kota yang bebas dari kasus putus sekolah. (dra)