Ditemui di sela aktivitasnya sebagai anggota dewan di Ruang Komisi B DPRD Surabaya, Senin (20/7), Machmud mengatakan bahwa keberadaan jalan radial tersebut secara langsung memberikan keuntungan bagi pengembang kawasan Citraland.
Menurutnya, akses baru itu membuat mobilitas penghuni Citraland menuju kawasan Pakuwon maupun sebaliknya menjadi jauh lebih cepat dibanding sebelumnya yang masih bergantung pada Jalan Raya Lontar.
“Selama ini warga Citraland memanfaatkan Jalan Raya Lontar yang merupakan jalan umum milik masyarakat sehingga sering terjadi kemacetan. Dengan adanya jalan radial ini tentu akses mereka menjadi lebih mudah dan cepat,” ujar Machmud.
Namun demikian, ia menilai manfaat terbesar justru dinikmati oleh pihak pengembang. Pasalnya, setelah satu sisi jalan mulai terbangun, berbagai proyek komersial langsung dipromosikan.
“Pengembang sudah mempromosikan berbagai rencana pembangunan, mulai apartemen, rumah sakit, kondominium hingga pusat perbelanjaan. Artinya, nilai kawasan itu meningkat karena adanya infrastruktur yang dibangun menggunakan APBD,” katanya.
Meski demikian, Machmud tidak menampik bahwa berkembangnya kawasan tersebut juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Surabaya.
Menurutnya, apabila berbagai fasilitas komersial itu benar-benar terealisasi, pemerintah daerah akan memperoleh pemasukan dari berbagai sektor pajak dan retribusi.
“Kalau berbicara PAD tentu potensinya besar. Nanti ada pajak parkir, pajak restoran, pajak rumah sakit, pusat perbelanjaan hingga berbagai retribusi lainnya. Dari sisi penerimaan daerah memang ada potensi peningkatan,” jelasnya.
Kendati demikian, politisi tersebut mempertanyakan aspek keadilan dalam penentuan prioritas pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya.
Ia mencontohkan keberadaan jalan kembar di kawasan Terminal Manukan yang hingga kini masih terputus dan belum tersambung menuju kawasan Patung Kuda Darmo Indah.
Menurut Machmud, penyambungan akses tersebut juga berpotensi membangkitkan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Surabaya Barat, namun hingga kini belum menjadi prioritas pembangunan.
“Kalau bicara keadilan, mestinya kawasan lain juga mendapatkan perhatian yang sama. Di Manukan ada jalan kembar yang tinggal disambungkan sedikit saja sudah bisa tembus ke Patung Kuda Darmo Indah. Dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas dan pertumbuhan ekonomi juga besar,” tegasnya.
Karena itu, Machmud berharap Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya mempertimbangkan potensi investasi dan perkembangan kawasan tertentu, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur agar manfaat APBD dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Surabaya. (dra)