Enam pejabat yang dilantik, yakni R. Heru Wahono Santoso dari Kepala Bakorwil Madiun menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jatim. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Iwan dipercaya memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim.
Selanjutnya, Budi Raharjo yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM ditugaskan sebagai Kepala Bakorwil Jember. I Nyoman Gunadi berpindah dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA).
Kemudian Jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya diemban Arif Endro Utomo yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim.
Sedang Aftabuddin Rijaluzzaman dipercaya sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim. Sebelumnya ia menjabat Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim.
Dalam sambutannya Gubernur Khofifah mengingatkan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar tetap memegang teguh pakta integritas serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga berbagai mitra strategis lainnya.
Dia menegaskan bahwa pelantikan ini murni merupakan rotasi, bukan promosi. “Seluruh perpindahan jabatan kali ini murni merupakan rotasi, bukan promosi. Ini tidak ada yang bersifat promosi, semuanya bersifat rotasi dari kebutuhan-kebutuhan organisasi yang memang harus segera diisi,” katanya.
Mengenai sejumlah jabatan yang ditinggalkan para pejabat tersebut, menurut Khofifah, untuk sementara akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt) hingga proses seleksi pejabat definitif selesai.
“Saat ini, Pemprov masih menunggu hasil akhir uji kompetensi teknis dan penyesuaian struktur organisasi yang telah mendapat arahan dari Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Khofifah memberi contoh Kepala Bappeda yang baru, Iwan, masih merangkap sebagai Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Demikian pula Heru Wahono Santoso yang masih menjalankan tugas sebagai Plt Kepala Bakorwil Madiun hingga pejabat definitif ditetapkan.
“Di tengah kebijakan penyesuaian anggaran, saya meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai hambatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pesannya.
Menurut Khofifah, yang disesuaikan hanyalah aspek anggaran. Sedangkan kualitas output dan outcome program harus tetap terjaga. Karenanya, ia mendorong seluruh kepala perangkat daerah mengembangkan berbagai inovasi, termasuk melalui skema creative financing dan optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD).
“Yang disesuaikan adalah anggarannya. Tetapi output, outcome, dan produknya tidak boleh berkurang. Saya minta semua unit terus mengembangkan creative financing agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” tegas gubernur perempuan pertama di Jatim itu. (Pin)