Persetujuan tersebut menandai kuatnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menandatangani persetujuan bersama Raperda tersebut bersama Ketua DPRD Jatim M. Musyafak, Wakil Ketua I Deni Wicaksono, Wakil Ketua II Hidayat, dan Wakil Ketua IV Sri Wahyuni.
Dalam sambutannya, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Jatim atas dukungan, masukan, serta pembahasan yang konstruktif terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai apresiasi yang diberikan atas Raperda ini. Saya tidak pernah melihat bahwa sukses itu karena kinerja eksekutif saja, tapi karena kinerja kita bersama,” ujar Khofifah.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada kementerian, pemerintah pusat, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, media, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi perangkat daerah, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Jawa Timur.
Menurut Khofifah, kolaborasi berbagai pihak menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan APBD 2025 yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Ini berarti kolaborasi nyata antara eksekutif dan legislatif dalam mengelola APBD secara transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan berdampak nyata dalam merealisasikan program untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” katanya.
Khofifah menambahkan, sinergi antara Pemprov Jatim, DPRD, dan berbagai pemangku kepentingan turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui sektor pariwisata.
Ia mengungkapkan, selama 14 hari masa libur sekolah pada Juli 2026, Jawa Timur mencatat kunjungan wisatawan tertinggi di Indonesia dengan total 6,1 juta wisatawan atau meningkat 21 persen dibanding periode sebelumnya.
“Ada kenaikan wisata di Jawa Timur sebesar 21 persen. Wisatawan yang datang tentu memberikan berkah bagi pelaku usaha perhotelan, penginapan, transportasi, hingga UMKM di Jawa Timur,” ungkapnya.
Khofifah berharap kemitraan yang telah terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD terus diperkuat agar pembangunan di Jawa Timur dapat berlangsung secara berkelanjutan dan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Besar harapan kami, semoga sinergitas dan kemitraan yang telah terjalin baik ini dapat terus kita lanjutkan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur yang semakin adil, makmur, merata, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD 2025, realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target sebesar Rp28,55 triliun. Sementara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp18,44 triliun atau 107,83 persen dari target.
Di sisi belanja, realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp31,2 triliun atau 93,82 persen dari pagu anggaran sebesar Rp33,2 triliun. (Pin)