Surabaya, wirafokus.com- Ketua DPRD Kota Surabaya yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menegaskan bahwa dana bantuan politik (banpol) yang diterima partai politik bukan sekadar bantuan keuangan, melainkan instrumen negara untuk memperkuat demokrasi melalui pendidikan politik dan kaderisasi.
Ditemui di sela kegiatan pada Rabu (22/7), pria yang akrab disapa Kaji Ipuk itu menjelaskan bahwa keberadaan dana banpol memiliki dasar hukum yang jelas karena partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi yang bertanggung jawab menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Partai politik adalah wadah seluruh komponen anak bangsa. Partai memiliki tanggung jawab mencetak kader-kader yang tetap berasaskan Pancasila serta tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” ujar Kaji Ipuk
Menurutnya, bantuan keuangan dari pemerintah tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi kepartaian, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi seluruh struktur organisasi partai.
Ia menjelaskan, pendidikan politik tidak hanya ditujukan kepada pengurus partai, tetapi juga kepada masyarakat, termasuk generasi muda, agar memahami sistem demokrasi, fungsi partai politik, serta ideologi bangsa.
“Penggunaan banpol orientasinya adalah pendidikan politik. Memberikan pemahaman tentang demokrasi, aturan main politik, konstitusi, hingga ideologi bangsa. Itu yang terus kami lakukan melalui berbagai kegiatan,” katanya.
Kaji Ipuk menyebut kegiatan pendidikan politik dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat DPC, Pengurus Anak Cabang (PAC), hingga ranting. Selain itu, PDI Perjuangan juga aktif merangkul generasi muda, khususnya Generasi Z (Gen Z), agar memiliki pemahaman yang benar mengenai politik dan kehidupan berbangsa.
“Kita banyak melakukan kegiatan pendidikan politik, rapat-rapat sampai di level PAC dan ranting. Kita juga memberikan pemahaman kepada Gen Z mengenai tugas dan fungsi partai politik serta arah gerak bangsa,” tuturnya.
Mengenai apakah nilai bantuan politik tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, Kaji Ipuk mengaku belum dapat memastikan karena baru menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya.
“Kalau soal perbandingan dengan tahun sebelumnya, saya belum tahu. Silakan ditanyakan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya karena mereka yang memiliki kewenangan terkait penyaluran dana banpol kepada partai-partai politik,” pungkasnya. (dra)