Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu mengatakan, anggaran program sebenarnya telah didistribusikan ke seluruh kecamatan sejak awal tahun anggaran. Namun, pelaksanaannya dinilai belum berjalan optimal.
“Anggaran sudah di-dropping di masing-masing kecamatan pada Tahun Anggaran 2026, tetapi serapannya baru sekitar 2 persen,” ujar Cak Yebe, Kamis (30/7).
Berdasarkan data yang diterima DPRD Surabaya, dari 31 kecamatan di Kota Surabaya, baru sekitar empat hingga lima kecamatan yang mulai merealisasikan anggaran Program Intervensi Gen Z. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya kendala dalam implementasi program sehingga perlu segera dievaluasi.
Menurutnya, program yang telah dialokasikan melalui APBD seharusnya dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kalangan generasi muda yang menjadi sasaran utama.
“Kalau melihat progresnya sekarang, tentu ini harus menjadi perhatian serius. Program yang sudah dianggarkan dengan baik seharusnya bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi sasaran utama,” katanya.
Komisi A DPRD Surabaya, lanjut Cak Yebe, akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Program Intervensi Gen Z. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Perubahan APBD (PAK) 2026 maupun penyusunan APBD 2027.
Ia menegaskan, apabila hingga pembahasan PAK serapan anggaran masih rendah dan program dinilai tidak memberikan hasil yang signifikan, DPRD tidak menutup kemungkinan menghapus program tersebut pada tahun anggaran berikutnya.
“Jika di PAK ternyata serapan tidak maksimal, maka akan kami evaluasi efektivitas program ini. Kalau kesimpulannya tidak efektif, maka akan kita hapus di 2027,” tegasnya.
Program Intervensi Gen Z diketahui memiliki alokasi anggaran sekitar Rp47 miliar apabila terealisasi sepenuhnya. Program tersebut dirancang sebagai salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi angka pengangguran terbuka di Kota Surabaya melalui berbagai bentuk intervensi bagi generasi muda.
Meski mengapresiasi tujuan program tersebut, Cak Yebe menilai penggunaan anggaran daerah harus diikuti dengan hasil yang terukur dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tujuan awal program ini sangat mulia, yakni mengurangi angka pengangguran terbuka. Tetapi ketika serapan tidak berjalan, maka perlu kita gali penyebab mengapa program ini belum efektif,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD Surabaya akan memastikan setiap program yang menggunakan dana APBD dievaluasi berdasarkan manfaat dan dampaknya. Jika hasil evaluasi menunjukkan Program Intervensi Gen Z tidak efektif, anggaran tersebut akan didorong untuk dialihkan ke program lain yang lebih tepat sasaran.
“Kalau ternyata tidak efektif, lebih baik anggaran dialihkan untuk program lain yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (dra)