Jalan alternatif tersebut telah dibangun dengan spesifikasi teknis yang mengacu pada standar Bina Marga dan disiapkan untuk menjaga konektivitas antara Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara setelah ruas jalan nasional terdampak longsor dan tidak lagi aman dilalui kendaraan. PT MSM/TTN menyatakan pembangunan jalur tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus dukungan terhadap kelancaran aktivitas masyarakat dan distribusi logistik di wilayah tersebut.
Dalam pemaparannya, pihak perusahaan menjelaskan bahwa kondisi pergerakan tanah di kawasan longsor telah dipantau secara intensif sejak beberapa tahun terakhir. Ketika terjadi penurunan badan jalan yang semakin signifikan pada akhir Mei 2026, perusahaan segera berkoordinasi dengan BPJN Sulut untuk melakukan penutupan akses pada titik rawan dan mengalihkan lalu lintas ke jalur alternatif demi keselamatan pengguna jalan.
BPJN Sulawesi Utara sendiri mengakui bahwa longsoran pada ruas Bitung–Likupang masih aktif dan berpotensi terus bergerak. Karena itu, perbaikan pada titik lama dinilai tidak efektif dan berisiko tinggi. Solusi yang dipilih adalah pembangunan trase baru di lokasi yang lebih aman, sementara jalan alternatif milik PT MSM/TTN digunakan sebagai jalur penghubung utama selama proses rekonstruksi berlangsung.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sulawesi Utara, Ringgo Radityo, sebelumnya menjelaskan bahwa proses pembangunan trase baru diperkirakan memerlukan waktu sekitar lima bulan. Selama masa tersebut, keberadaan jalan alternatif menjadi sangat penting untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan normal dan aktivitas ekonomi tidak terganggu.
Sementara itu, manajemen PT MSM menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama. Perusahaan berharap seluruh pihak dapat mendukung pemanfaatan jalan alternatif yang telah tersedia sambil menunggu penanganan permanen dari pemerintah melalui BPJN. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah, DPRD, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat akan terus dilakukan guna memastikan solusi yang diambil dapat diterima semua pihak.
Pertemuan yang berlangsung bersama warga, BPJN Sulut, dan Forkopimda Bitung tersebut diharapkan menjadi langkah konstruktif dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan infrastruktur yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, pemulihan akses transportasi strategis penghubung Bitung–Likupang diharapkan dapat berjalan lebih cepat, aman, dan berkelanjutan.
(Nove)