Surabaya, Wirafokus.com – Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (Gapeknas) Kota Surabaya dan Bank BPR Surya Artha Utama Surabaya terus berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan menjadi mitra strategis bagi para pelaku usaha, termasuk para kontraktor yang saat ini menghadapi tantangan akibat penundaan pembayaran proyek.
Pada kesempatan silaturrahmi pengurus Gapeknas Kota Surabaya dan jajaran Direktur Utama BPR Surya Artha Utama Surabaya , Renny Wulandari dan Direktur Operasioanl Ririn Dwi Setyoningsih bersama rekan-rekan kontraktor, mengadakan diskusi intensif untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi situasi ini, Kamis, (23/10/25).
“Kami memahami betul tantangan yang dihadapi para kontraktor ketika pembayaran proyek mengalami penundaan. Dan jika ini belum ada solusi kami kawatir menjadi dampak buruk bagi pemerintah kota surabaya untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan istilahnya wanprestasi , jangan sampai lah , kata Ketua Gapeknas kota Surabaya Samsurin
Maka Gapeknas berusaha memberi masukan kepada Pemkot Surabaya bahwa bank BPR Bank Surya Artha Utama Surabaya sebagai mitra keuangan yang tepat untuk digandeng oleh Pemkot. Bukankah bank ini adalah Bank ini adalah milik Pemkot Surabaya secara penuh saham utamanya, dipegang Pemkot Surabaya.
Fungsi BPR Surya Artha Utama adalah mewujudkan peran dalam mendukung perekonomian kota Surabaya,
Untuk itu saya mengajak para para pengusaha khususnya para pengusaha kontraktor bisa bekerjasama dengan bank milik Pemkot ini,
bank ini tentu berbeda dengan bank lain.
Posisi bank yang disebut Bank Suroboyo ini berbeda dengan bank seperti Bank Jatim, di mana Pemkot Surabaya tidak memiliki saham mayoritas, dan sahamnya lebih banyak dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sementara dalam diskusi ini Direkur utama BPR Bank Surya Artha Utama Surabaya Renny Wulandari membuka seluas luasnya bagi siapa saja para pengusaha untuk bekerjasama dengan bank yang dipimpinnya, ide dari Gapeknas kota Surabaya sangat rasional dan bisa diwujudkan asalkan ketika para pengusaha yang akan melaksanakan pekerjaan dari cipta karya misalnya, kita bangun dulu nota kesepahamannya semacam perjanjian kerja sama agar kedepannya bisa sama sama terjamin.
“Jika itu bisa dilaksanakan maka kehadiran kami untuk memberikan solusi yang membuat mereka lebih tenang dan tidak terbebani di tengah situasi ini,” ujar Renny Wulandari. (Kij/Fks)