Komisaris BUMN WASKITA KARYA Prof. Muradi di Tuduh Telantarkan Anak

11

Wirafokus.com – PROFESOR Muradi ramai diperbincangkan di media sosial karena dugaan kasus penelantaran anak dari pernikahan sirinya.

Tudingan tersebut langsung dibantahkan oleh pengacaranya, Patrice Rio Capella. Patrice menegaskan, semua yang disampaikan pihak yang mengaku sebagai istri siri Prof Muradi ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah tidak benar.

“Klien kami Prof Muradi tidak melakukan hal-hal yang seperti disampaikan di media masa. Salah satunya adalah hal-hal menelantarkan anak, kemudian menyatakan telah terjadi pernikahan, kemudian telah membeli apartemen, kemudian menyatakan kenal di sebuah perguruan tinggi terkenal di Bandung,” kata Patrice Rio Capella, Selasa (6/4).

Lantas siapa Prof Muradi?

Saat ini, Prof Muradi tercatat sebagai Komisaris Independen PT Waskita Karya Tbk (Persero) (WSKT). Ia diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris di BUMN karya tersebut pada RUPS Tahunan tanggal 6 April 2018.

Ia juga tercatat sebagai Guru Besar Bidang Keamanan Dalam Negeri Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Padjajaran, Bandung.

Tak hanya di bidang akademisi, peraih gelar Doktor dari Flinders University, Australia itu pernah atau sedang menjabat sebagai Staf Ahli Utama Bidang Politik, Pertahanan & Keamanan di Kantor Staf Presiden (2016-2018), kemudian Komisaris PT LEN Industri (2015-2018) dan Penasehat Ahli Kapolri Bidang Keamanan & Politik (2015-sekarang).

Kronologi Perkenalan Prof. M dan Era Sulistyowati, Akui Punya Anak Seorang model bernama Era Sulistyowati mendatangi Kantor KPAI Pusat, Senin (5/4) kemarin.

Didampingi kusaa hukumnya, Razman Nasution, Era melaporkan Prof M yang telah menelantarkan dirinya dan anaknya.

Menanggapi hal tersebut, Prof M melalui kuasa hukumnya, Jaja Ahmad Jayus menjelaskan bahwa kliennya tak ada hubungan spesial apa-apa dengan Era Sulistyowati.

“Berikut saya jelaskan Kronologis dan Klarifikasi Posisi Interaksi Antara Era Sulistyowati dengan Prof. M, yang awalnya punya niat baik membantu yang ternyata berujung pada pemerasan,” jelasnya, Selasa, (6/4).

Berawal dari adanya berita pada hari Senin, 5 April 2021, Era Setyowati (ES), bersama-sama dengan kuasanya hukumnya, Sdr. Razman Arif Nasition, telah mandatangi Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran hak anak, khususnya tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh salah seorang Guru Besar PTN, yang juga merupakan Komisaris Independen salah satu BUMN.

“Dalam pelaporan ke KPAI ini, juga diikuti dengan pernyataan kepada media, dan kemudian beredar berita di berbagai media berkaitan dengan tuduhan yang tidak benar ini,” jelas, Jaja, Selasa (6/4) sore.

Untuk itu, kami selaku kuasa hukum Prof. M, merasa perlu meluruskan fakta yang terjadi dengan sebernarnya, yang akan kami uraikan di bawah ini.

“Saya akan menjelaskan posisi dan Klarifikasi klien kami, Prof. M, yang benar merupakan Guru Besar pada salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Bandung, dan Komisaris pada salah satu BUMN. Prof M, jadi saat itu berkenalan dengan ES sekitar bulan April 2016, di sebuah Mall di Jakarta Pusat. Pada saat itu ES minta nomor telepon Prof. M. melalui seorang kawannya,” paparnya.

Sejak mendapatkan nomor Prof M, ES mulai aktif menghubungi, dan pernah sekali waktu di tahun 2016 mengejar Prof. M ke Bali yang saat itu sedang bertugas, dengan dalih yang bersangkutan kebetulan sedang berlibur ke Bali.

“Sejak semula ES sudah mengetahui bahwa Prof. M telah beristri dan memiliki anak dan sudah ditegaskan bahwa Prof. M tidak akan pernah menikahi yang bersangkutan,” paparnya.

Masuk tahun 2017, ES mendaftar kuliah ke LSPR, dan meminta agar biaya kuliah dapat dibantu oleh Prof. M. hingga studinya selesai.

“Komitmen yang disepakati adalah bahwa ES harus bersungguh-sungguh menjalani studi. Hingga bulan Maret 2021, Prof. M masih memberikan bantuan biaya studi ES karena sudah menjadi komitmennya untuk melihat ES lulus studi dan memiliki masa depan yang lebih baik dengan bekal Pendidikan S-1. Seharusnya, November 2021 ES akan diwisuda,” terangnya.

Namun, ada klaim ES yang menyatakan ada pernikahan pada 2018 adalah tidak benar.

“Saya tegaskan hingga saat ini sama sekali tidak ada peristiwa pernikahan antara ES dengan Prof. M, baik secara resmi maupun nikah siri (dibawah tangan). Dengan demikian, pernyataan yang disampaikan oleh ES melalui kuasa hukumnya, Sdr. Razman Arif Nasution, jelas merupakan keterangan palsu kepada publik dan pejabat Lembaga negara (KPAI),” terangnya.

Pernyataan ES yang mengklaim bahwa dirinya dibelikan 1 unit apartemen oleh Prof. M, juga tidak benar.

“Fakta yang sebenarnya adalah bahwa Prof. M, pernah memberikan bantuan biaya sewa apartemen bulanan kepada ES. Bantuan ini terpaksa diberikan oleh Prof. M kepada ES, karena yang bersangkutan berulang kali mengancam akan mempublikasikan hubungan mereka ke keluarga dan kolega Prof.M,” jelasnya.

Lalu ada pernyataan mengklaim bahwa Prof. M membiayai dan menunggui proses kelahiran anaknya pada bulan Agustus 2020 di RS Hermina yang dianggapnya sebagai bentuk tanggungjawab Prof. M karena itu adalah anak mereka.

“Perihal anak ini juga merupakan pernyataan tidak benar. Fakta yang sebenarnya adalah, keberadaan Prof. M di ruang rawat menjelang persalinan dilakukannya semata-mata untuk memberikan bantuan biaya persalinan, karena pada saat itu ES meminta bantuan biaya persalinan dan tidak ada satu pun keluarga maupun rekan-rekan ES yang bersedia membantu dia,” jelasnya.

Pernyataan ES yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, Sdr. Razman Arif Nasution; yang mengklaim bahwa kedatangan Prof. M ke kantornya dimana Prof M menyebut ada ‘kesediaan’ memberikan sejumlah uang sebagai bentuk ‘pengakuan’ atas anak yang dilahirkan ES, adalah tidak benar.

“Fakta yang sebenarnya adalah Prof. M datang ke kantor hukum Razman Arif Nasution adalah atas undangan Sdr. Razman. Dalam pertemuan itu. Sdr. Razman meminta uang sebesar Rp1 miliar dengan dalih biaya hidup anak yang dilahirkan oleh ES merupakan hasil hubungan dengan Prof. M,” katanya.

“Terhadap permintaan ini, Prof. M menyatakan keberatan karena merasa anak tersebut bukanlah anaknya, dan jika pun ada kesediaan memberikan bantuan, itu hanya karena Prof. M mengetahui bahwa ES tidak memiliki pekerjaan tetap,” paparnya.

Sambil menunggu ES lulus kuliah, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, Prof. M bersedia memberikan sejumlah bantuan untik biaya hidup anak tersebut

“Namun belakangan, malah Sdr. Razman meminta kenaikan angka yang harus diserahkan naik menjadi Rp2 miliar, atau permasalahan ini akan dipublikasi,” jelasnya.

Tindakan yang dilakukan oleh ES Bersama-sama dengan kuasa hukumnya ini, jelas merupakan tindak pemerasan kepada Prof. M.

Berkaitan dengan pelaporan ES kepada KPAI yang mengklaim bahwa seolah-olah telah terjadi penelantaran atas anak yang dilahirkan oleh ES adalah merupakan bentuk keterangan palsu kepada Lembaga negara.

” Fakta yang sebenarnya adalah, hingga saat ini ES tidak pernah tidak bisa membuktikan bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah anak Prof M. Justru ES pernah mengirimkan foto Akta Kelahiran anaknya tersebut kepada pihak Prof. M, dimana dalam akta tersebut sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Prof. M sebagai orang tua dari anak yang dilahirkan oleh ES,” pungkas kuasa hukum Prof M. (kmp/fks/kij)