Melihat Peluang Vaksin Gratis untuk Semua Warga

27
Vaksin Sinovac dari China yang tiba di Indonesia awal Desember 2020

Jakarta, Wirafokus.com – Sejumlah negara diketahui telah menginformasikan sudah atau segera melaksanakan tahapan vaksinasi Covid-19. Amerika Serikat misalnya sudah memulainya pada minggu kedua Desember 2020.

Selain Negeri Paman Sam, pemerintah Jerman, Rusia, Inggris dan Kanada serta beberapa negara lain juga sudah mengumumkan akan segera melakukan vaksinasi kepada warga negaranya.

Sementara di Indonesia, vaksin corona dari China racikan Sinovac, baru mendarat awal Desember. Itu pun masih harus menunggu izin penggunaan darurat dan terbatas hanya untuk kalangan tertentu.

Sejauh ini banyak pihak memberikan saran kepada Pemerintah Indonesia agar memberikan vaksin gratis kepada semua warga. Namun hal ini juga memicu kekhawatiran akan membebani keuangan pemerintah.

Sejauh ini, pemerintah menyiapkan dua skema perolehan vaksin, yakni gratis dan mandiri atau berbayar.

Pemerintah mengatakan pihaknya telah mengantisipasi permainan harga di lapangan dengan menyiapkan mekanisme pemesanan vaksin.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menerangkan program vaksinasi akan menyasar 107 juta penduduk Indonesia untuk menciptakan herd immunity. Jumlah tersebut mewakili 67 persen total penduduk Tanah Air usia 18-59 tahun.

Dari alokasi itu, mayoritas mendapatkan vaksin melalui skema mandiri atau membayar sendiri sebanyak 75 juta orang. Sementara itu, masyarakat yang mendapatkan subsidi vaksin lewat skema program sebanyak 32 juta orang.

“Program vaksinasi covid-19 sebanyak 107 juta orang, di mana 75 juta orang skema mandiri dan 32 juta orang skema program,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi IX, Kamis (10/12).

Sementara itu Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan, pemerintah memiliki peluang memberikan vaksin secara cuma-cuma pada seluruh warga, yaitu dengan melakukan realokasi sejumlah anggaran APBN 2021. Apalagi, katanya terdapat kenaikan signifikan pada anggaran sejumlah kementerian dan lembaga.

“Kan ada belanja-belanja yang penting, seperti infrastruktur, pertahanan, dan keamanan yang naiknya tinggi banget di 2021. Misalnya, anggaran infrastruktur yang di 2020 mungkin sekitar Rp 80 triliun naik menjadi Rp 149,8 triliun. Anggaran keamanan naik juga. Penambahan drastis di 2021 itu bisa dirasionalkan, bisa disisir lagi, itu peluangnya banyak,” kata Tauhid.

Tauhid merujuk pada kenaikan anggaran kementerian PUPR yang meningkat hampir dua kali lipat dan anggaran pertahanan, yang meningkat sekitar Rp 20 triliun, dibandingkan tahun 2020.

Terkait anggaran, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, menjawab singkat ketika ditanya apakah keterbatasan APBN membuat pemerintah tak bisa memberi vaksin secara gratis pada seluruh warga.

“Saya perlu tegaskan bahwa pada prinsipnya anggaran tidak akan menjadi hambatan dalam pencapaian herd immunity (kekebalan kelompok) melalui vaksinasi,” katanya dalam konferensi pers Selasa (15/12).

Saat ini, menurut Wiku Adisasmito, pemerintah masih melakukan sejumlah kajian tentang teknis pemberian vaksin.

“Pada prinsipnya pemerintah ingin memastikan vaksin tersedia bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik melalui skema subsidi atau mandiri. Informasi terkait dengan detail pelaksanaan vaksinasi juga masih dalam pembahasan. Hal ini akan diinformasikan setelah terdapat keputusan resmi pemerintah,” pungkasnya.

Adapun perihal skema pembiayaan vaksin, pemerintah mengaku belum final dan masih akan dievaluasi. (dbs/red/fks)