Lamongan, wirafokus. com – Klaim dari salah satu paslon di Pilkada Lamongan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat pada warga Lamongan jadi trending topik Minggu ini. Hal ini yang memantik rasa prihatin sehingga Yuhronur Efendi sehingga Cabup Paslon 2 ini memberi pencerahan.
Calon Bupati (Cabup) Lamongan yang berpasangan dengan KH. Abdul Rouf itu menilai warga Lamongan cerdas bahwa semua bentuk bansos dari pusat tidak bisa ditunggangi kepentingan apa pun.
Pak Yes yang puluhan tahun berpengalaman sebagai birokrat, mantan pejabat eksekutif, dan purna sebagai Sekda Lamongan, Yuhronur jelas faham betul mekanisme segala bentuk bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.
Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan lainnya.
Dijelaskan Yuhronur, semua bantuan itu disalurkan oleh pemerintah pusat untuk membantu masyarakat Indonesia dan tidak hanya di Lamongan saja.
“Kok saya jadi heran kalau kemudian BLT dan BPNT dikaitkan dengan Pilkada sekarang. Apalagi sampai ada ancaman pencoretan bagi penerima BLT kalau tidak memilih salah satu pasangan calon (paslon),” kata Yuhronur, Selasa (1/12/20) pada sejumlah insan pers Lamongan.
Sebelumnya Kepala Dinas Sosial Lamongan, M Kamil menyebut bahwa BLT maupun BPNT tidak ada kaitannya dengan Pilkada, dan itu dibenarkan Yuhronur.
Yuhronur Efendi yang berpasangan dengan KH Abdul Rouf (Yes Bro) dalam label YesBro di Pilkada Lamongan sangat menyayangkan kalau ada ancaman pencoretan kepada warga penerima bantuan jika tidak memilih salah satu paslon
“PKH dan semua bentuk bantuan dari pemerintah pusat itu murni hak masyarakat, dan tidak boleh ditunggangi dengan kepentingan apapun, apalagi diseret ke ranah politik,” tegasnya.
Yuhronur yakin masyarakat Lamongan sudah cerdas dan bisa membedakan mana yang benar dan tidak benar. Jadi semestinya masyarakat didata ulang agar mendapatkan BLT, BPNT dan masuk PKH dari pemerintah pusat.
“Tujuan pendataan ulang itu untuk menyelamatkan masyarakat yang terlewatkan, sementara merekalah yang berhak menerima,” ungkap Yuhronur.
Karena itulah kalau Yuhronur Efendi-KH Abdul Rouf (YesBro) dipercaya memimpin Lamongan, maka pemerintahan yang dipimpinnya akan berusaha maksimal membantu masyarakat yang berhak menerima bantuan.
“Praktik mempolitisasi bantuan pemerintah dari Kemensos untuk dikaitkan dengan Pilkada adalah sebuah kebohongan publik. Kewajiban YesBro meluruskannya ke jalur yang benar dan memberi pencerahan pada warga, ” katanya.
Pak Yes, demikian sebutan akrabnya, menjelaskan bahwa penghapusan BLT bisa terjadi hanya untuk penerima yang sudah bangkit perekonomiannya, alias mampu, atau karena ada data ganda.
“Jadi warga jangan takut dan jangan percaya dibohongi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah daerah tidak seenaknya melakukan pencoretan bantuan BLT, BPNT maupun PKH tanpa sebab. Apalagi sampai dikaitkan dengan Pilkada,” ungkapnya.
CEO Persela ini kembali menegaskan kalau YesBro mendapat kepercayaan dari masyarakat Lamongan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan nanti, pihaknya akan berupaya menambah jumlah kuota penerima BLT, BPNT dan PKH agar masyarakat lebih sejahtera.
“Karena kemenangan YesBro adalah kemenangan seluruh rakyat Lamongan,” tukasnya. (DANAR SP)