Khotib Bantah Pos Nelayan Bermasalah dengan Lahan Milik Orang

32
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan, H. Moh.Khotib

Bangkalan, wirafokus.com- Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan, H. Moh. Khotib, membantah jika Pos Nelayan di Dusun Bagungan, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Barat, Kabupaten Bangkalan, bermasalah dengan lahan milik orang.

Sebelum direnovasi menjadi bangunan permanen berdinding tembok semen, tepat di lokasi tanah yang sekarang berdiri Pos Nelayan, dahulunya sudah ada gardu. Bedanya, kala itu bangunannya masih berbahan bambu.

“Gardu tersebut biasa digunakan para nelayan warga Dusun Bagungan, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sebagai tempat berinteraksi sesama nelayan,” kata Khotib, Selasa (1/12/2020).

Bahkan, menurut Khotib, bangunan Pos Nelayan yang berdiri sekarang ini tidak menambah atau mengurangi dari ukuran bangunan sebelumya. Sehingga, bangunan Pos Nelayan tidak bersinggungan dengan lahan hak milik orang.

Wakil rakyat yang berangkat dari Dapil 5 itu menjelaskan, ia bersama Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan sudah mengukur batas-batas lahan di sekelilingnya. Termasuk yang berbatasan dengan lahan yang disebut milik almarhum Moh. Sirad.

“Setelah kita ukur dari tepi paling barat dan ke timur mendekat pos, diketahui tanah yang bersangkutan tidak sampai 5 meter. Dan itu tidak menyentuh sisi paling luar dari pos,” terangnya.

Karena itu, meski dikabarkan ada pihak yang akan mengambil langkah hukum terkait pos itu, sebagaimana dirilis Majalah Fokus yang tayang di media sibernya, www.wirafokus.com. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan itu tidak akan mencegah langkah apapun dari pihak-pihak yang merasa tanah miliknya dicaplok untuk bangunan Pos Nelayan.

“Tidak ada yang perlu diklarifikasi. Jika memang ada pihak yang keberatan, khususnya pemilik lahan, silakan sampaikan kepada dinas terkait. Jika nanti tidak ada tanggapan, lakukan langkah-langkah hukum,’’ kata politikus asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Bila kemudian ada pihak yang menyengketakan status tanah tersebut, lanjut Khotib, maka bukan antara dirinya pribadi dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah, melainkan dinas terkait sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Pasalnya, anggaran yang digunakan bersumber dari APBD Pemkab Bangkalan. (HH)