Jakarta, Wirafokus.com- Baru dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini langsung membuat gebrakan. Perempuan yang masih merangkap jabatan sebagai wali kota Surabaya ini menyatakan akan menghapus semua bantuan sosial (bansos) tunai yang ada di kementeriannya. Semua transaksi bansos akan menggunakan elektronik.
Untuk itu, setiap penerima bansos diwajibkan mempunyai tabungan. Nantinya bansos akan dimasukkan ke dalam rekening tersebut.
“Tidak akan lagi cash atau tunai dalam bentuk apapun. Kami akan menggunakan semua transaksi secara elektronik,” kata Mensos Risma seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/12/2020)
“Dan juga masukan-masukan dari daerah, kami akan gunakan elektronik yang cepat sehingga perbaikan-perbaikan data bisa segera kami lakukan. Dengan demikian efektivitas akan tercapai,” sambung Risma.
Menurut Mensos Tri Rismaharini, kebijakan menghapus bansos tunai merupakan upaya menghindari adanya penyelewengan. Sehingga, bansos yang dikucurkan di Kementerian Sosial, nantinya semua akan menggunakan teknologi informasi.
Kendati demikian, Risma mengatakan bahwa dirinya ingin mempelajari dahulu masalah yang ada di Kementerian Sosial.
“Jadi tidak perlu ketemu dengan siapapun, dan uang itu akan dikelola secara transparan. Kami menggunakan Teknologi dan Informasi, sehingga bisa dilihat siapapun,” jelas politikus asal PDI Perjuangan itu.
Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu menyatakan bahwa untuk membenahi masalah pendataan di Kementerian Sosial (Kemensos) itu tidak membutuhkan waktu lama.
“Kalau pengalaman saya, membetulkan data asal tidak ada inputan yang baru itu cepat sekali,” kata Risma.
Untuk itu, Risma mengaku akan menggandeng pihak ketiga, yaitu Perguruan Tinggi sebagai evaluator dalam mempermudah kebijakan-kebijakan yang akan diambil selama dirinya menjabat sebagai Mensos.
“Sebetulnya belum tahu krusialnya, tapi dengan sistem teknologi dan informasi, asal inputnya masuk, itu cepat sekali,” ucapnya.
Risma yakin, semua data-data bisa disinkronkan dengan data kependudukan.
Namun, kata dia, semua itu bisa lebih cepat bila daerah juga bisa cepat melakukan pembaruan data.
Risma pun menyampaikan bahwa salah satu perintah Presiden Jokowi yang paling prioritas dan mesti dikerjakan adalah terkait bantuan pandemi Covid-19 untuk masyarakat. Dia harus merealisasikan bantuan yang harus ke luar pada minggu awal Januari 2021.
“Karena ini juga berkaitan dengan pergerakan ekonomi nasional, maka kami harus bekerja keras. Sehingga minggu pertama bulan Januari yang untuk 2021 bisa segera tersampaikan kepada penerima bantuan,” tutur Risma.
Sedang tugas kedua adalah soal pemberdayaan, di mana pihaknya juga harus memperhatikan implikasi dari masyarakat penerima bantuan.
Karena tidak bisa bekerja sendirian, Risma mengaku bakal menggandeng pimpinan daerah untuk mengetahui persis kendala yang dialami masyarakat selama terdampak pandemi Covid-19.
Selain itu, Risma juga mengaku ditugaskan Jokowi untuk mengantisipasi dampak cuaca terhadap hasil produk pertanian. Sehingga, Ia harus memastikan betul adanya keseimbangan ketersediaan pangan. (pin)