Dewan Pelanggan PDAM Surabaya Pertanyakan Kehebatan Mujiaman: Deposito Turun Kok Hebat

104
Mujiaman Sukirno

Surabaya, wirafokus.com- Kesuksesan Mujiaman Sukirno saat menjabat sebagai Dirut PDAM Surabaya dipertanyakan. Ketua Dewan Pelanggan PDAM Surabaya, Ali Musyafak Basyir mengatakan jika pujian tersebut terlalu berlebihan.

Bahkan, menurut Ali Musyafak pujian itu tidak layak diberikan kepada Mujiaman yang kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dirut PDAM Surabaya lantaran ikut Pilkada Surabaya. Dia mencalonkan diri sebagai wakil wali kota berpasangan dengan calon wali kota Machfud Arifin.

Salah satu alasannya, karena ketika menjadi Dirut PDAM Surabaya deposito yang digunakan untuk pengembangan perusahaan ini per Agustus 2020 hanya sebesar Rp 371 miliar. Padahal, ketika masih dipimpin M Selim pada tahun 2011, deposito PDAM Surabaya mencapai Rp 700 miliar.

“Infonya, pendapatan kotor PDAM Kota Surabaya dari penjualan air pada tahun 2019 sebesar Rp 800 miliar. Logikanya deposito PDAM kan bertambah, bukannya turun atau terjun bebas. Begitu kok dibilang hebat,” kata Ali Musyafak Basyir kepada wirafokus.com, Minggu (6/12/2020).

Lucunya, lanjut Ali Musyafak, dari deposito Rp 371 miliar, sebesar Rp 1 miliar didepositokan ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR). “Apa ini diperbolehkan?,” tanya dia.

Ali juga menyoroti kontrak kerjasama penjualan air yang dibuat dengan PT Petrokimia Gresik dan PDAM Gresik.

“Warga Surabaya masih banyak yang membutuhkan air. Debit air di Surabaya ketinggiannya juga belum merata, lha kok malah jual air ke daerah lain,” ungkapnya.

Kontrak kerjasama penjualan air dengan PT Petrokimia Gresik itu ditandatangani pada 20 Februari 2018. Dalam kontrak disebutkan jika PDAM Surabaya hanya melayani kebutuhan darurat. Untuk dua tahun pertama 540 ribu meter kubik per bulan. Tahun berikutnya 140 ribu meter kubik per bulan.

Karena hanya melayani kebutuhan darurat, maka air baru tersalurkan mulai Agustus 2019. Hingga Oktober 2020, pemakaian air hanya mencapai 1.992.522 meter kubik. Berarti per bulan rata-rata 132.834 meter kubik. Dengan kata lain, untuk tahun pertama PDAM menderita kerugian, karena tidak mencapai 540 ribu meter kubik per bulan.

“Tapi karena dalam perjanjian tertulis melayani kebutuhan darurat, PDAM tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun dirugikan,” tutur Ali.

Padahal, untuk kerjasama dengan Petrokimia ini PDAM Surabaya harus membangun instalasi yang nilainya konon mencapai Rp 46 miliar.

Ali juga mempertanyakan acuan kontrak kerjasama dengan Petrokimia. Sebab, menurut dia, mestinya yang melayani Petrokimia adalah PDAM Gresik. Sehingga, apa yang dilakukan PDAM Surabaya dinilai melanggar Undang-Undang Otonomi Daerah No.23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Wilayah.

Selain itu, karena lintas daerah, PDAM Surabaya mestinya harus mendapat persetujuan dari kepala daerah, dalam hal ini wali kota. “Apakah itu sudah dilakukan?,” tanya Ali sekali lagi. Pasalnya, dalam perjanjian yang dibuat dengan pihak Petrokimia, ia tidak melihat adanya persetujuan dari wali kota. “Selain itu, perjanjian tidak dilakukan di hadapan notaris,” lanjutnya.

Pencatatan Meter Air

Ali Musyafak juga menyoal kebijakan PDAM yang secara sepihak, tanpa sosialisasi, melakukan perubahan pencatatan meter air pelanggan yang pemakaian airnya kurang dari 30 meter kubik per bulan. Seharusnya dicatat setiap bulan, tapi dilakukan tiga bulan sekali, sesuai dengan Surat Persetujuan Direksi Nomor: PSTJ/14/PDAM/2020.

Menurut Ali, kebijakan yang diberlakukan kepada sekitar 230.764 pelanggan tersebut dapat berdampak terhadap lonjakan tagihan lantaran sistem tarif progresif yang dihitung dari angka 10 meter kubik, selebihnya kena tarif mahal.

Contoh angka meter 2027 m3 tapi sudah dibayar dengan angka meter 2059 m3.

“PDAM ingin untung besar dari pelanggan karena patut diduga dapat dengan mudah mengatur dan atau mengontrol dan atau mempermainkan target pemakaian air dari 230.764 pelanggan, sesuai dengan keinginannya dari pelanggan sebagai konsumennya,” beber Ali dengan nada kesal.

Yang perlu dipertanyakan, kata Ali, dari mana PDAM bisa mengisi angka-angka pemakain air pelanggan per bulan. Masalahnya, meski pencatatan dilakukan tiga bulan sekali, tapi tiap bulan pelanggan menerima tagihan pembayaran rekening air.

Akibat kebijakan sepihak tersebut, PDAM mengalami lonjakan kasus pengaduan. Dari Januari hingga Oktober 2020, tercatat ada 252.977 kasus pengaduan. Sebagian besar karena lonjakan pemakaian air dan tarif.

“Kebijakan ini melanggar Pasal 25 huruf a ayat 1 Perwali 29 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa jumlah pemakaian air dihitung berdasarkan pembacaan angka meter air untuk pemakaian selama 1 (satu) bulan. Artinya harus dicatat setiap bulan,” kata Ali.

Juga tidak sesuai Perwali 29 Tahun 2011 yang dijadikan dasar pertimbangan dan telah melanggar Pasal 20 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Pasal 40 PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Untuk itu, kebijakan perubahan pencatatan meter tiga bulan sekali harus distop dan dicatat tiap bulan seperti sebelumnya,” pungkas Ali Musyafak. (pin)