Bermasalah, Bupati Batal Resmikan Pos Nelayan di Kwanyar

142
Pembangunan Pos nelayan yang bermasalah

Bangkalan, wirafokus.com- Pos nelayan di Dusun Bagungan, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan batal diresmikan Bupati Bangkalan, RA. Abdul Latief Amin Imron, Senin (23/11/2020) lalu. Namun begitu bangunan tersebut tetap dimanfaatkan warga nelayan setempat sebagai tempat cangkrukan dan kegiatan merajut jala alat tangkap ikan.

Menurut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan, Muhammad Zaini, batalnya acara temu nelayan dan peresmian pos nelayan di Dusun Bagungan itu, lantaran kondisi sekitar lokasi berdirinya pos masih kotor, penuh dengan serakan sampah.

“Kami merasa perlu mengadakan kegiatan beach clean up, yaitu bersih pantai di sekitar lokasi pos. Karena khawatir bau sampah pantai mengganggu tamu. Dan peresmian ditunda sampai ada petunjuk lebih lanjut,” ucap kadis.

Masih menurut Zaini, sapaan akrab Muhammad Zaini, pos nelayan difungsikan sebagai tempat musywarah para nelayan dan kelompok nelayan. Pos tersebut dibangun dengan memakai Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Pokir tahun 2020. Namun begitu kadis perikanan mengaku tak tahu berapa jumlah dana yang dianggarkan.

“Waduh! Kalau angka saya ndak hafal, saya perlu konfirmasi ke bendahara. Tapi yang saya tahu, pos nelayan itu program Pokir anggota DPRD, H. Moh. Khotib dari Dapil 5,” terang Zaini saat dihubungi melalui saluran aplikasi whatsapp, Senin (30/11/2020).

Informasinya sebagian dari bangunan itu berdiri di atas tanah milik Moh. Sirad (almarhum) dengan nomor sertifikat 363. Dan sempat beredar isu bahwa keluarga ahli waris akan melakukan aksi penghadangan jika agenda peresmian tetap digelar.

Ahli waris pemilik tanah Misrayah (istri Moh. Sirad) dan Zakiyah (anak almarhum)

Di sisi lain, Abdur Rahman selaku orang yang diberi kuasa oleh ahli waris untuk membantu menyelesaikan perkara tanah milik almarhum, berharap dapat diakhiri dengan baik.

“Kami berusaha untuk islah tabayyun, upaya penyelesaian secara baik dan kesepakatan. Namun, bila upaya ini tidak menghasilkan solusi terbaik, tidak menghasilkan kesepakatan, kami akan melangkah secara hukum dan politik,” tegas mantan anggota DPRD periode 2014-2019 yang akrab disapa Rahman itu ketika ditemui di kediamannya. (HH)