APBD Jatim Tahun 2021 Rp 32,8 Triliun Disahkan

16
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menandatangani APBD Jatim 2021.

Surabaya, wirafokus.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur resmi disahkan pada sidang paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (30/11/2020).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim bersama DPRD Jatim menyepakati kekuatan anggaran Jatim untuk sektor pendapatan daerah sebesar Rp 31,13 triliun. Sedangkan belanja daerah sebesar Rp 32, 8 triliun.

Pemprov Jatim akan menutup defisit anggaran senilai Rp1,797 triliun untuk belanja daerah dari pembiayaan netto yang diambil dari sisi penerimaan sebesar Rp 1,83 triliun dikurangi pengeluaran sebesar Rp 36,1 miliar.

“Dari Raperda yang telah disetujui bersama ini akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Kita mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Sementara itu Sekdaprov Jawa Timur Heru Tjahjono mengungkapkan, porsi terbanyak APBD 2021 secara program paling besar di sektor pendidikan, yakni sebesar 51,8 persen. Porsi anggaran tersebut antara lain untuk pembiayaan pembangunan sekolah, Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjutak menandatangani APBD Jatim 2021 yang telah disepakati.

“Kemudian kesehatan, selanjutnya ekonomi, infrastruktur, dan lain sebaginya. Itu dari belanja program. Totalnya Rp 23,08 triliun,” terangnya

Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Firdaus Febrianto, dalam pendapat akhir fraksinya memberi perhatian terhadap rendahnya harapan dan rata-rata lama sekolah sebagai penyumbang terbesar rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Apalagi sekarang ini pandemi Covid-19. IPM yang ada sangat memprihatikan,” tutur Firdaus.

Di sektor kesehatan ini, Firdaus mengingatkan tentang wacana vaksinisasi Covid-19. Ia berharap anggaran Rp 4,5 triliun sudah termasuk vaksinisasi tersebut.

Sedang Rofik yang menjadi juru bicara Fraksi PPP DPRD Jatim menyampaikan bahwa anggaran harus bisa mengeliminasi persoalan yang muncul sebagai dampak pandemi Covid-19. Baik itu resesi ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antar wilayah. Serta ketimpangan pendapatan akibat pandemi. (pin)