Ket foto : Samsurin Ketua DPC PBB Surabaya
Surabaya, wirafokus.com – Berulang kali Partai Bulan Bintang kota Surabaya mengkritisi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini
Tentang kebijakannya yang menyusahkan banyak orang Surabaya,
Saat ini ribuan orang surabaya tidak bisa bekerja, pasar tradisional ditutup, mlijo tidak bisa melayani konsumen rumahan, warkop warkop dibubarkan. Karyawan penjaga toko, buruh angkot, sopir armada umum, PK-5, dan Profesi lainnya banyak yang sudah menganggur.
Surat Edaran walikota Surabaya
Perihal peningkatan kewaspadaan terhadap covid-19 membawa kesengsaraan warga kota Surabaya.
Pemerintah kota surabaya tidak mempunyai management penanggulang wabah ini secara konkrit, semua berdasarkan improvisasi dan kuasa walikota, DPRD kota Surabaya hanya menonton atraksi ini.
Sementara pengusaha waralaba seperti indomart dan alfamart tetap buka, apa kita semua disuruh belanja di sana, ini kan menguntungkan pihak tertentu, ucap Cak Surin saat di wawancarai.
Walikota sepertinya tidak pernah menggubris surat edaran menteri perdagangan , himbauan menteri Perdagangan agar mengatur jam kerja pasar rakyat dan melakukan pembinaan sesuai protokol kesehatan, bukan malah menutup pasar dan menghambat distribusi pasokan bahan pokok.
Kita semua butuh makan, ASN juga butuh makan. Sementara seperti apa nantinya distribusi bahan pokok kalau pasar dan jalan di tutup.
Ini yang harus segera di jawab oleh pemerintah kota Surabaya jika Pembatasan Sosial Berskala Besar diterapkan.
Apa mencontoh model kementrian Pertanian dengan mengandeng gojek untuk distribusi pangan ke masyarakat?
Kalau itu diterapkan, masyarkat kita tidak terbiasa dengan pengunaan aplikasi online , Segmen pasar online hanya mencapai 20% . yang sudah terbiasa memakai M-bangking, fintech spt OVO, Gopay dll. Tidak banyak.
Sedangkan lebih dari 70% adalah segmen yg blm kenal alat bayar elektronik, hanya konsumen menengah keatas yang mengunakan aplikasi online.
Saran saya ajak Rek… distributor dan bulog untuk melakukan distribusi sembako karena selama ini bulog punya pengalaman yang cukup lama membantu pemerintah.
Ajak para PKH ( program keluarga harapan ) karena mereka punya data keluarga pra sejahtera.
Ajak lembaga masyarakat RT, RW , LPMK , PKK , Ormas agar distribusi sembako bisa sampai tepat sasaran.
Sampai hari ini pemerintah kota Surabaya belum pernah memberikan solusi dampak sosial ekonomi akibat covid19. Kata surin lagi dengan nada kesal.
Lanjutnya , Warga Surabaya kok, di suruh mikir nasibnya sendiri, sementara pemkot Surabaya menutup pasar dan jalan, menerima bantuan csr dari perusahaan perusahaan yang ada di Surabaya dan di timbun di balai kota, sementara tidak pernah di umumkan distribusi bantuan itu larinya kemana. “ Tegas Samsurin ketua DPC PBB Surabaya yang memang asli Arek Suroboyo. Dia Miris dengan keadaan saat ini di Kota Kelahirannya yang kita kenal Kota PAHLAWAN. (SaS/KiJ)