Ket foto : Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi
Surabaya, wirafokus.com- DPRD Jatim menyesalkan minimnya penyerapan anggaran hampir di seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemprov Jatim. Hingga akhir tahun 2019 penyerapan anggaran hanya mencapai sekitar 80 persen.
Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi mengatakan, kondisi ini berbeda dibanding sebelumnya yang pada akhir tahun bisa mencapai 100 persen. “Untuk tahun 2019 ini penyerapan anggaran hanya sekitar 80 pesen,” kata Aliyadi ketika ditemui di gedung DPRD Jatim.
Menurut Aliyadi, rendahnya penyerapan anggaran ini dikarenakan Sumber Daya Manusianys (SDM) yang kurang mumpuni. “Jujur setelah saya pelajari, memang kualitas SDM di lingkup Pemprov Jatim banyak yang kurang mumpuni,” ungkap politisi asal PKB ini.
Dia berharap masalah ini bisa menjadi evaluasi bagi gubernur, sehingga ke depan bisa menyiapkan tenaga yang mumpuni di setiap OPD. Dengan demikian nantinya penyerapan anggaran bisa lebih maksimal.
“Dan yang terpenting kepentingan rakyat dapat segera diselesaikan sesuai rencana, tidak tertunda,” tegas Aliyadi.
Ketika ditanya apakah rendahnya penyerapan anggaran itu lantaran OPD takut KPK, Aliyadi mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan.
Menurut Aliyadi, selama para OPD berpegang teguh pada aturan yang ada, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. (pin)