Ket foto : Ket.foto : Gubernur Papua Lukas Enembe
Jayapura, wirafokus.com – Pemerintah Provinsi Papua akan meminta petunjuk dan melakukan pembahasan bersama Presiden Joko Widodo demi suksesnya ajang pesta olahraga nasional empat tahunan di provinsi tertimur Indonesia itu.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat sore (16/8/2019) di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura.
Menjawab pertanyaan terkait dua venues di Biak dan Merauke yang sama sekali belum dibangun.
Menurutnya, pihaknya akan meminta petunjuk Presiden terkait perlukah PON yang direncanakan akan digelar pada Oktober 2020 mendatang, ditunda pelaksanaannya.
“Kami ketemu Erik Thohir (Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI)-red) dan dia sarankan Asian Games saja bisa tunda, apalagi PON Indonesia punya. Minta bertemu presiden untuk tunda, karena kita mau evaluasi dulu pelaksanaan pembangunan venue sampai berapa persen,”jelasnya.
Selain itu juga Pemerintah Papua harus membeli peralatan yang seharusnya satu tahun sebelumnya. “Kapan kita belanja? Sementara kita mau pinjam di Asian Games saja sudah tidak ada, karena telah diserahkan ke masing – masing PB penanggung jawab cabor (cabang olahraga dan harus belanja baru. Tahun ini kita pesan dan baru tahun depan tiba,”ungkapnya.
Masih kata Gubernur, untuk itu hal ini harus direncanakan secara baik. Kemudian rencananya juga pada tanggal 19 Agustus, Pemerintah Papua akan bertemu Presiden Joko Widodo untuk bicarakan ini. Apakah penundaan dapat diterima atau tidak. Karena perhelatan ini adalah agenda nasional dan bukan agenda daerah.
“Jadi Presiden bisa dengan kabinet baru yang rencananya bulan Oktober akan dilantik. Kami punya Inpres baru PON saja, sekarang baru masuk di Ibu Puan Maharani (Menko PMK). Jadi kita minta waktu, kalau Pak Jokowi setuju yah mungkin ditunda ke 2021 atau 2022,”tuturnya.
Lanjutnya, untuk PON saja Papua masih butuh anggaran Rp 4 triliun untuk biaya penyelenggara, kecuali negara mau turun tangan. Pasalnya tak seperti daerah lainnya, Papua harus membangun dari nol dengan letak dan kondisi geografis yang sulit.
Selain perhelatan PON, Provinsi Papua juga akan menjadi tuan rumah beberapa agenda nasional seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) Oktober 2019 dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2020 mendatang. Ini pun dikeluhkan Gubernur karena terkendala masalah anggaran.
“Anggaran Popnas dan Porwanas, ini dapat uang dari mana? Tapi pastinya kita akan bicarakan lagi terkait ini dengan pusat,”janjinya.
Ditempat yang sama menambah statement dari Gubernur, Sekda Papua, Hery Dosinaen mengungkapkan untuk peralatan pertandingan PON, instrumen awalnya Gubernur telah meminta kepada Menpora dan sudah menjanjikan kepada Gubernur beserta ketua DPR dan seluruh jajaran wakil gubernur, yaitu bahwa semua instrumen yang dipakai saat Asian Games akan dihibahkan ke Provinsi Papua.
“Ternyata setelah kita konsolidasi dengan Kemenpora, alat-alat tersebut sudah diinstruksikan ke setiap cabor, sehingga sangatlah tidak mungkin akan mengembalikan dan juga kondisi alat-alatnya juga pasti tidak memenuhi syarat dan ketika kita konfirmasi ke pengurus cabor itu menjadi milik mereka,”beber Sekda Hery
Hal inilah yang kemudian menjadi tantangan, oleh karenanya, hingga saat ini Gubernur meminta untuk dilakukan evaluasi secara total semua persiapan PON termasuk instrumen-instrumen, akomodasi yang nantinya akan disampaikan saat pertemuan dengan Presiden
“Segera mungkin Gubernur akan memberikan laporan kepada Presiden terkait iven nasional ini. Meski begitu tentunya pemerintah Provinsi Papua, Koni, PB PON dan seluruh masyarakat Papua harus siap untuk PON ini tetap berlangsung di tanah Papua,”jelasnya. (Jos/Kij)