Gresik, wirafokus.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gresik kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, (6/04/18).
Kehadiran lembaga anti rasuah ke Gresik kali ini, bukan melakukan penggrebekan melainkan memberikan layanan informasi dalam bentuk aplikasi yang di miliki oleh KPK.
Kedatangan KPK yang diwakili Deputi Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hari Budiono serta dua orang dari Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Budi Santoso SH, dan Fredy Reinaldo.
Dalam pengenalan aplikasi pejabat KPK menghadirkan para kepala dinas perizinan dari 9 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
Mereka berasal dari Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bangkalan.
“Aplikasi yang dimiliki KPK ” Jaga” yaitu layanan informasi masyarakat yang bisa diunduh di playstore,” kata Budi Santoso perwakilan dari KPK
Aplikasi tersebut merupakan salah satu layanan dan informasi public yang transparan. Ada 4 menu informasi yang bisa diakses yaitu Jaga Pendidikan, Jaga Kesehatan, Jaga Perizinan dan Jaga Desa.
“Untuk Jaga perizinan yaitu segala sesuatu tentang perizinan. Melalui aplikasi ini semua layanan PTSP harus terbuka. Sehingga, masyarakat tahu betul tentang layanan publik pemerintah,” ungkap Budi Santoso.
“Semua data terupdate lengkap, dibanding milik dari 9 Kabupaten kota lain di sekitar Gresik,” kata Hari Budiono Deputi Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hari juga menambahkan, Gresik dinyatakan yang paling lengkap
Masih menurut Hari Budiono, pertemuan ini sebagai sosialisasi implementasi pencegahan korupsi melalui strategi platform “Jaga” Jaga adalah aplikasi yang dibuat KPK dan bisa diunduh di playstore.
“Kami menghadirkan para perwakilan dari Dinas Perijinan di 9 Kabupaten Kota di Jawa Timur ini untuk melengkapi data dan informasi yang di link pada aplikasi jaga milik KPK. Perizinan harus sesuai standarp operasional serratus persen. Tujuan kami yaitu menuju Jawa Timur bersih dari korupsi,” ungkapnya.
Melihat perkembangan perizinan di Gresik. KPK mengaku terkesan karena di Gresik mempunyai jumlah paling besar pada izin industri.
“Jumlah sertifikat izin yang telah kami keluarkan pada tahun 2016 sebanyak 8691 izin dan pada tahun 2017 izin yang dikeluarkan sebanyak 8178 izin,” kata Mulyanto Kepala Dinas DPMPTSP.
“Saat ini ada 84 jenis perizinan yang ditangani, dan 20 perizinan diantaranya telah online. Bahkan mulai April 2018 perizinan jasa konstruksi sudah harus seratus persen online,” ujarnya bangga. (red/tim).