JAKARTA, wirafokus.com-Komjen Budi Waseso atau akrab disapa Buwas, Kamis 1 Maret 2018, resmi mengakhiri masa tugasnya sebagai kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Selama menjabat, mantan kabareskrim Mabes Polri itu mengaku, menangani peredaran narkoba adalah perjalanan kariernya yang paling rumit.
“Pekerjaan yang sangat sulit selama saya menjadi polisi dari Letnan Dua sampai Komjen, dan hari ini saya sudah menyelesaikan,” kata Buwas, di Istana Negara, Jakarta, Kamis 1 Maret 2018.
Selama menangani masalah narkoba, banyak hal yang dilakukan dan berhasil diungkap. Di antaranya adalah pengungkapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkoba senilai Rp6,4 triliun.
“Kemarin BNN berhasil mengungkap TPPU Rp6,4 triliun, 2016 kami bisa Rp3,2 triliun. Ini ada berikutnya lagi 2018 lebih besar lagi, saya sampaikan lebih besar lagi, drastis luar biasa dari yang sekarang ini Rp6,4 triliun,” kata Buwas.
Budi Waseso telah mengakhiri masa tugas sebagai kepala BNN. Ia digantikan oleh Irjen Heru Winarko, yang merupakan direktur Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait dipilihnya Irjen Heru Winarko, Buwas mengatakan hal itu sudah menjadi keputusan Presiden Joko Widodo. Maka ia yakin, bisa lebih baik.
“Tentunya pilihan terbaik yang sudah menjadi kriteria yang dipilih, pasti pengganti saya akan lebih baik daripada saya. Harapan kami, karena menghadapi narkotika, memang juga orang yang harus memiliki integritas bagus, mental bagus, profesional itu mutlak,” ujar Buwas.
Heru bukanlah orang dalam, meski pernah menjabat di BNN. Buwas mengatakan, memang secara aturan harusnya dua tahun pernah menggeluti masalah narkotika atau berada di BNN.
Tapi berkaca pada dirinya, Buwas mengatakan tidak ada persoalan. Selama, nantinya Heru mau belajar dan tekun untuk mempelajari seluk beluk peredaran narkoba.
“Kalau nanti beliau dengan gigih mau mendalami permasalahan, maka tidak ada orang tidak bisa selama dia punya komitmen, integritas kuat, bisa. Karena masalah narkotika tidak mudah,” katanya.
Buwas mengatakan, ia juga bukan dari BNN awalnya. Tetapi memang lama dalam bidang penyelidikan. Dan karier sebagai penyelidik itu membantu, untuk mendalami permasalahan narkoba yang sangat sulit.
Banyak pekerjaan rumah, baik yang harus ditingkatkan maupun dipertahankan, agar dilaksanakan oleh penggantinya. Buwas mengaku, siap memberikan masukan ke Heru.
“Nanti mungkin banyak hal yang harus saya sampaikan pada pengganti saya. Ada yang dilanjutkan dan ditingkatkan. Termasuk kemampuan kita,” katanya.
Perjalanan BNN
Dalam sejarahnya, perang terhadap narkoba di Indonesia telah dilakukan sejak lama. Pencegahan dan pemberantasan narkoba itu juga diatur dalam regulasi sebagai payung hukum. Pada 1997 disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.
BKNN dikepalai Kapolri secara ex-officio. Untuk menjalankan tugas operasional, ditunjuk kepala pelaksana harian (kalakhar).
Dalam perjalanannya, BKNN dianggap tak sesuai perkembangan zaman sehingga harus diperbarui. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN berubah menjadi BNN.
BNN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
Sejak diundangkannya UU 35/ 2009 tentang Narkotika sebagai perubahan atas UU 22/1997, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kapolri.
Sejak era BKNN hingga saat ini, perwira tinggi Polri yang pernah memimpin lembaga ini adalah sebagai berikut:
Komjen Pol Dai Bachtiar, 2001-2002
Karier alumnus Akpol 1972 ini meroket setelah berhasil membongkar kasus pembunuhan saat dia menjadi Komandan Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang. Sejak itu berbagai jabatan strategis dipercayakan padanya. Dai pernah menjabat Dan Koserse Polri, Kapolda Jatim, Gubernur Akpol, hingga kemudian menjadi Kalakhar BKNN. Puncak kariernya di Korps Bhayangkara adalah saat dia ditunjuk sebagai Kapolri.
Komjen Pol Nurfaizi, 2002
Menjabat Kalakhar BKNN setelah menggantikan Dai Bachtiar mulai 4 Januari 2002. Beberapa jabatan strategis yang pernah diembannya antara lain Kapolda Jateng, Kapolda Metro Jaya, Gubernur PTIK, dan Kabareskrim Polri. Selepas purnawirawan, dia diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Duta Besar RI untuk Mesir.
Komjen Pol Togar Sianipar, 2002
Bukan orang baru di BKNN (atau sudah biasa disebut BNN). Saat Komjen Pol Nurfaizi menjabat Kalakhar, Togar adalah wakilnya. Begitu Nurfaizi dirotasi dari lembaga ini, Togar naik jabatan. Pria kelahiran Rantau Prapat, Sumatera Utara ini kenyang pengalaman sebagai kapolda. Dia pernah jadi Kapolda Bali, Sumsel, dan Kaltim secara berurutan.
Komjen Pol Makbul Padmanegara, 2005
Pernah menjabat sebagai Kaditserse Polda Jabar dan Dirserse Umum Korserse Polri, kariernya melesat sebagai Kapolda Metro Jaya. Dalam perjalanannya Makbul kemudian dipercaya sebagai Kabareskrim Polri. Makbul lantas dimutasi sebagai Kalakhar BNN. Namun, alumnus Akpol 1974 ini karena suatu hal ditarik sebagai Pati di Mabes Polri.
Komjen Pol Sutanto, 2005
Alumnus terbaik Akpol 1973 ini merupakan salah satu perwira moncer di tubuh Polri. Dia pernah menjabat Kapolda Sumut dan Jatim, sebelum ditarik sebagai Kalemdiklat Polri. Menjabat Kalakhar BNN hanya dalam rentang 6 bulan (Februari-Juli 2005), Sutanto lantas diberi kepercayaan sebagai Kapolri.
Komjen Pol Made Mangku Pastika, 2005
Nama alumnus Akpol 1974 ini melejit ketika pada 2003 menjadi Ketua Tim Investigasi Bom Bali. Namanya menghiasi media nasional dan internasiol nyaris tiap hari. Kariernya pun melesat. Dia dipercaya sebagai Kapolda Bali sejak 2003. Setelah 2,5 tahun, Pastika dipromosikan sebagai Kalakhar BNN.
Komjen Pol Gories Mere, 2009-2012
Gregorius “Gories” Mere termasuk perwira moncer di Polri. Nama lulusan Akpol 1976 ini meroket saat membongkar narkoba ratu ekstasi Zarima di Texas, AS. Sejak itu kariernya terus meroket. Gorries Mere dipercaya menjadi komandan tim lapangan aat terjadi kasus Bom Bali 2002.
Pria kelahir Flores, Nusa Tenggara Timur, ini juga turut menyukseskan terbentuknya Densus 88 yang merupakan badan anti-teror di Indonesia. Pernah menjabat Wakabareskrim Polri, Gories kemudian menjabat penjabat Kalakhar BNN (2008) dan akhirnya ditunjuk sebagai Kepala BNN (2009).
Komjen Pol Anang Iskandar, 2012-2015
Alumnus Akpol 1982 ini punya rekam jejak panjang di dunia reserse. Pernah menjabat Kapolwiltabes Surabaya, dia kemudian dipercaya sebagai Kapus Cegah Lakhar BNN dan berlanjut sebagai direktur advokasi Deputi Cegah BNN.
Kariernya terus melesat sebagai Kapolda Jambi, Gubernur Akpol dan akhirna Kepala BNN pada 2012. Ketika Kabareskrim Budi Waseso menjadi kontroversi karena berbagai kasus yang ditanganinya, Anang Iskandar dirotasi sebagai Kabareskrim. Sedangkan Waseso sebagai Kepala BNN.
Komjen Pol Budi Waseso, 2015-2018
Karier lulusan Akpol 1984 ini melejit hingga dipercaya sebagai Kabareskrim Polri pada 2015. Waseso kemudian dipercaya sebagai Kepala BNN dari 2015 menggantikan Anang Iskandar. Di tangan Buwas, sederet penangkapan kasus kakap jaringan narkoba dilakukan.
Irjen Pol Heru Winarko. 2018-….
Merupakan alumnus Akademi Kepolisian 1985. Jenderal bintang dua kelahiran Jakarta, 1 Desember 1962 ini menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK sejak 15 Oktober 2015. Rekam jejaknya di kepolisian diisi dengan berbagai jabatan, termasuk di satuan reserse. Pria 55 tahun ini pernah menjabat Kapolres Metro Jakarta Pusat dan Kapolda Lampung.(red/kj)