Insert foto : Ratusan Para PKL saat berorasi di depan kantor Pemkab Bojonegoro.
Bojonegoro,wirafokus.com – Ratusan PKL (pedagang kaki lima) yang beroperasi di bahu jalan pasar tradisional Kota Bojonegoro, Jawa Timur, menyuarakan aspirasinya di Jalan Mas Tumapel depan Pemkab Bojonegoro, Senin, (5/11/18)
Mereka menyuarakan aspirasinya sebagai bentuk penolakan terhadap rencana relokasi yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, ratusan massa membawa sejumlah poster berisi tuntutan. Mereka juga menuntut bertemu Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah.
Setelah para orator aksi secara bergantian menyuarakan aspirasinya melalui pengeras suara, akhirnya ratusan massa dipersilakan masuk Pendopo Malowopati bertemu dengan Bupati.
Rencananya, sebanyak 352 pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan bahu jalan wilayah pasar tradisional Kota Bojonegoro akan dipindah ke dalam pasar. Namun, menurut para pedagang kaki lima lokasi di dalam pasar tidak memadai.
Ketua paguyuban pedagang kaki lima, Mukayan menyampaikan, para pedagang menolak dipindah. Alasanya, selama puluhan tahun berdagang di bahu jalan tersebut berlangsung tertib.
“Kami tidak mau pindah, apalagi pihak pedagang yang memiliki toko di dalam pasar tidak diajak komunikasi dengan kami. Kaplingan yang dipersiapkan oleh Pemda Bojonegoro juga tidak memadai,” kata Mukayan, saat menyampaikan keluhannya di hadapan Bupati.
Pihaknya menilai, lahan di dalam pasar tidak layak untuk relokasi para pedagang kaki lima, sebab di dalam sudah terdapat ratusan pedagang yang memiliki toko. Selain itu, kaplingan seluas 1,5 meter juga tidak layak.
“Kami meminta kaplingan yang disediakan minimal seluas 2,5 meter. Karena, untuk penjual getuk saja membutuhkan lokasi 1,5 meter dan kebijakan ini terkesan memaksa. Tentu kami keberatan,” ucapnya.
Aspirasi tersebut ditanggapi Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro, Agus Hariana. Pihaknya mengaku beberapa hari yang lalu telah menyiapkan kaplingan untuk relokasi. Meskipun, rencana tempat pemindahan tersebut berukuran 1,5 meter.
“Sebanyak 600 lapak atau kaplingan sudah kita siapkan beberapa hari lalu termasuk listrik dan air bersih. Bila nanti kurang luas, kelebihan lapak bisa digunakan,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah mengatakan, setiap pemimpin memiliki kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya.
“Seyogianya bapak ibu tidak ilfil dulu dengan pemimpin yang sekarang. Tapi sampaikan aspirasi yang produktif dan solutif, sehingga bapak ibu bisa berdagang dengan nyaman dan omzet semakin naik. Ini untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Kendati demikian, hingga akhir pertemuan pihak Pemkab Bojonegoro maupun para PKL belum menemukan kesepakatan. Namun, Pemkab Bojonegoro mulai besok bakal menerapkan kebijakan, relokasi para pedagang kaki lima tersebut. (Kij/*)