
Saat ditemui sejumlah awak media, staf PT SIR bernama Mul yang didampingi Saiful dan Luken, tidak memberikan jawaban sama sekali terkait status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan para karyawan.
Padahal ada 5 pertanyaan mendasar yang diajukan media, yakni:
1. Apakah seluruh pekerja PT SIR sudah didaftarkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan?
2. Berapa jumlah pekerja aktif yang terdaftar atas nama PT SIR?
3. Apakah ada potongan BPJS di slip gaji karyawan?
4. Mengapa pekerja mengaku tidak memiliki kartu BPJS atas nama PT SIR?
5. Siapa yang bertanggung jawab jika pekerja mengalami kecelakaan kerja dan sakit?
Kelima pertanyaan tersebut tidak dijawab satu pun oleh pihak PT SIR.
Padahal secara hukum, perusahaan alih daya / outsourcing wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tanggung jawab itu ada di PT SIR, bukan di perusahaan pengguna jasa.
Sikap bungkam ini justru menimbulkan dugaan kuat bahwa ada yang ditutupi terkait hak-hak pekerja di PT SIR.
Ketua B2P3 MPC PP Sidoarjo, Kiki Juanda, SE mengatakan pihaknya akan melayangkan surat konfirmasi resmi ke Disnaker Kabupaten Sidoarjo, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo pada 20 November 2026 untuk meminta klarifikasi.
“Kami hanya minta kepastian, apakah pekerja PT SIR ini sudah ikut BPJS atau belum. Kalau sudah, tunjukkan datanya. Kalau belum, itu pelanggaran,” tegas Kiki Juanda dan rekan media yang hadir.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT SIR belum memberikan keterangan resmi, bahkan informasinya pimpinannya masih di luar kota, sampai sekarang belum juga ada di kantor PT. SIR..Ruko Sedati Sidoarjo. (Bersambung/Red)
