Menurut Puti, Peristiwa Kudatuli merupakan salah satu babak penting dalam perjalanan demokrasi nasional karena menunjukkan bagaimana kekuasaan saat itu digunakan untuk membatasi ruang demokrasi dan kebebasan masyarakat.
“Peristiwa Kudatuli adalah bagian dari sejarah ketika demokrasi dibungkam dengan menggunakan instrumen kekuasaan. Ini juga menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam perjalanan bangsa,” ujar Puti.
Ia menjelaskan, tragedi 27 Juli 1996 bukan hanya meninggalkan catatan kelam, tetapi juga menjadi pemantik lahirnya gerakan reformasi yang kemudian mengubah arah politik Indonesia. Posko Pandegiling di Surabaya, lanjutnya, memiliki nilai historis karena menjadi salah satu pusat konsolidasi pendukung Megawati Soekarnoputri sekaligus pejuang demokrasi saat itu.
“Pandegiling menjadi tempat berkumpulnya para pejuang demokrasi dan pendukung Pro Mega. Dari sinilah semangat perlawanan terhadap rezim waktu itu terus berkembang hingga menjadi bagian dari perjalanan menuju Reformasi,” katanya.
Puti menegaskan, peringatan Kudatuli tidak boleh berhenti sebagai seremoni mengenang masa lalu. Peristiwa tersebut harus menjadi pengingat agar praktik pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan kritik tidak kembali terjadi.
“Kita memperingati Kudatuli bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi juga untuk melihat kondisi hari ini dan menjaga masa depan. Jangan sampai demokrasi kembali dibungkam dan kekuasaan dijalankan secara otoriter,” tegasnya.
Ia juga mengajak generasi muda, khususnya Generasi Z, untuk tetap berani menjaga nilai-nilai demokrasi dengan menjunjung etika, budaya, dan moral dalam kehidupan politik.
“Anak-anak muda harus memiliki keberanian, keteguhan, dan keberpihakan pada politik yang berkeadaban, berkebudayaan, serta bermoral,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI Perjuangan Bonnie Triyana mengatakan rangkaian peringatan 30 tahun Kudatuli digelar di sejumlah daerah sebagai upaya merawat ingatan kolektif masyarakat terhadap sejarah perjuangan demokrasi.
Menurut Bonnie, tragedi Kudatuli menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi dan menyampaikan kritik merupakan hak konstitusional yang harus terus dijaga.
“Kami ingin mengingatkan siapa pun, terutama para penyelenggara negara, agar peristiwa seperti ini tidak pernah terulang. Demokrasi, kebebasan berekspresi, dan hak menyampaikan kritik adalah bagian dari hak yang dijamin konstitusi,” katanya.
Bonnie menilai Kudatuli merupakan salah satu tonggak penting yang membuka jalan menuju Reformasi 1998. Ia mengingatkan bahwa demokrasi yang dinikmati saat ini diperoleh melalui perjuangan panjang dengan pengorbanan yang tidak sedikit.
“Demokrasi yang kita rasakan hari ini dibayar dengan keringat, air mata, bahkan darah. Karena itu, kita memiliki tanggung jawab memastikan tidak ada lagi pembungkaman terhadap suara rakyat,” ujarnya.
Ia juga mengajak generasi muda memahami sejarah perjuangan demokrasi agar kelak mampu menghadirkan kepemimpinan yang menghormati hak-hak masyarakat.
“Berpolitik sejatinya membangun kualitas kemanusiaan. Ketika suatu saat dipercaya memimpin, jangan mengulangi tindakan yang pernah dilakukan penguasa terhadap rakyat yang menyampaikan kritik,” tuturnya.
Sementara itu, Panitia Nasional Peringatan 30 Tahun Kudatuli, Setiawan, menjelaskan Surabaya dipilih sebagai salah satu lokasi utama karena memiliki keterkaitan historis yang kuat dengan perjalanan perjuangan PDI dan gerakan reformasi.
Ia menambahkan, peringatan Kudatuli tahun ini dilaksanakan secara nasional melalui berbagai agenda, mulai dari diskusi publik, kuliah umum, pameran sejarah hingga peresmian Monumen Kudatuli di Jakarta pada 27 Juli mendatang.
“Kudatuli bukan hanya bagian dari sejarah PDI Perjuangan, tetapi juga menjadi titik awal perjalanan demokrasi Indonesia. Reformasi 1998 tidak bisa dilepaskan dari rangkaian peristiwa yang diawali Kudatuli,” pungkasnya. (ndra)