Ket foto : Armuji
Surabaya, wirafokus.com- Anggota Komisi A DPRD Jatim Ir H Armuji, SH, MH, mengatakan jika pengalihan bantuan dua mobil laboratorium dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Kota Surabaya ke daerah lain sangat sarat dengan unsur politik.
“Kan sudah tahu kalau wilayah Kota Surabaya itu menjadi episentrum wabah Covid-19 karena datanya tertinggi di Jatim. Harusnya orang-orang Provinsi juga sudah tahu soal itu. Apalagi mayoritas mereka tinggal di Surabaya. Termasuk Gubernur, Wagub, Sekda dan jajaran lainnya,” kata Armuji kepada wirafokus.com, Jumat (29/5/2020).
Kejadian ini, menurut Armuji, seolah-olah disengaja untuk menjadikan wilayah Kota Surabaya sebagai bahan mainan.
“Kok tega-teganya, padahal tahapannya jelas yakni melalui permintaan dan disanggupi. Jelas ini sebuah kesengajaan dan berarti ada unsur politis di dalamnya. Sepertinya memang ada upaya pembiaran untuk Kota Surabaya,” kata mantan ketua DPRD Kota Surabaya itu.
Politikus dari PDIP ini juga menuding jika tindakan pengalihan bantuan tersebut sama dengan menyandera wilayah Kota Surabaya agar kondisinya tetap seperti sekarang.
“Ini yang sangat kami sayangkan. Kami minta data juga dipersulit. Nggak transparan sama sekali datanya. Sepertinya mereka ini bermain sinetron, bermain politik. Nuansanya sudah sangat politis sekali kalau sudah seperti ini,” tandasnya.
Karena itu, Armuji mendesak agar dilakukan koreksi, karena hal itu dinilai sebagai sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan.
“Apalagi ini soal nyawa. Dan mereka hanya sebagai koordinator saja, nggak punya kebijakan khusus. Yang punya itu ya kota dan kabupaten,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Armuji, pihaknya akan memanggil semua pihak terkait melalui Komisi A DPRD Jatim.
“Persoalan ini harus dipertanggungjawabkan. Kami akan bawa kasusnya di kegiatan fraksi. Dan komisi A akan memanggil lagi soal ini. Kalau merasa tidak manjadi bagian dari warga Surabaya, ya pindahkan saja kantor Gubernur ke daerah lain,” pungkas politikus senior yang akrab disapa Cak Ji ini. (pin)