Ket foto : Armunji
Surabaya, wirafokus.com-
Perseteruan dua Srikandi antara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini masih terus berlanjut.
Setelah sempat “akur” sejenak di Gedung Negara Grahadi ketika akan membahas masalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo dan Gresik), kini perseteruan dua wanita ini kembali “memanas”.
Kali ini salah satu pemicunya adalah kasus Covid-19 di perusahaan rokok Sampoerna. Khofifah menganggap kasus tersebut terjadi lantaran kelalaian Pemkot Surabaya yang kurang cepat merespon pengaduan dari pihak Sampoerna. Khofifah juga mempersoalkan pasien Covid-19 di Surabaya yang terus meningkat.
Di sisi lain, Risma beralasan meningkatnya jumlah warga yang positif terpapar Covid-19 karena rumah sakit di Surabaya banyak dipenuhi pasien rujukan dari luar kota. Akibatnya, banyak pasien asal Surabaya yang tidak dapat tempat.
Menanggapi masalah ini, anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP, Armuji mengaku sangat prihatin. Menurutnya,
“perseteruan” itu sebenarnya hanya karena salah paham saja. “Seharusnya Bu Khofifah dan Bu Risma tidak saling menyalahkan,” kata Armuji ketika dihubungi, Sabtu (15/5/2020).
Namun demikian, Armuji menyayangkan sikap Khofifah yang dianggapnya kerap menyudutkan Risma. “Seharusnya Bu Khofifah instropeksi diri. Sebab, bukan hanya Kota Surabaya yang mengalami kenaikan jumlah penduduk yang positif terjangkit Covid-19. Seluruh kabupaten kota di Jatim sekarang berada di zona merah. Jadi, ini salah siapa,” ujarnya.
Menurut Armuji, seharusnya Khofifah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi masalahnya sendiri. Jangan hanya mengevaluasi dan kemudian menyalahkan kepala daerah, terutama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang kerap disudutkan. “Ini yang saya sangat kurang setuju,” tegasnya.
Politisi asal PDIP ini menambahkan, wajar jika Surabaya mengalami peningkatan jumlah penduduk yang pasar tradisional, dimana para pedagangnya banyak yang berasal dari luar daerah. Bahkan rumah sakit di Surabaya sudah penuh dengan pasien dari daerah lain, ” ungkap Armuji.
PSBB Tidak Efektif
Armuji juga menilai perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Surabaya Raya selama 14 hari yang diberlakukan mulai 12 hingga 25 Mei 2020 kurang efektif.
Menurutnya, PSBB tingkat kabupaten/kota tidak efektif memutus mata rantai Covid-19. “Gubernur kan bilang kalau PSBB belum efektif. Kalau begitu, kenapa diulangi lagi. Harusnya tidak perlu yang namanya PSBB tingkat kabupaten atau kota,” katanya.
Mantan ketua DPRD Kota Surabaya ini menyebut, cara terbaik untuk memutus mata rantai Covid-19 di Surabaya Raya adalah dengan karantina tingkat RT.
“Saya kira karantina RT atau PSBB tingkat RT lebih efektif. Sebab monitoringnya lebih. Dengan begitu akan lebih cepat diketahui mana orang yang terpapar dan mana yang sehat, sehingga bisa diisolasi sejak awal tanpa PSBB kabupaten/kota,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Armuji, skema bantuan juga lebih tepat sasaran. Sebab, ketua RT pasti tahu siapa warganya yang layak mendapatkan bantuan. “Tidak harus nunggu data pusat. Keburu orang sudah kesusahan baru dikasih. Ya kalau dikasih, kalau tidak? Maka dari itu karantina RT lebih efektif,” tuturnya.
Armuji juga menilai penerapan PSBB Surabaya Raya tingkat kabupaten/kota merugikan ekonomi masyarakat. Dia yakin bila terus dilakukan, ekonomi akan terpuruk.
“Gubernur Jatim harusnya menerapkan PSBB tingkat RT/RW karena lebih efektif. Wali Kota punya kewenangan untuk menggalakkan itu di tingkat RT/RW. Toh PSBB kabupaten/kota di Surabaya Raya tidak efektif, angka Covid-19 masih naik. Apa perlu diteruskan kalau tidak efektif,” pungkas Armuji. (pin)