Ket foto : Anggota Komisi B DPRD Jatim, Dwi Hari Cahyono
Surabaya, wirafokus.com-
Kebijakan pemerintah untuk stay at home atau di rumah saja, tidak saja membuat nasib UMKM kelimpungan. Para petani dan nelayan pun tidak memperoleh pendapatan karena tidak bisa memasarkan produknya ke pasar tradisional atau luar kota.
Akibatnya, perekonomian mereka sangat terdampak. Apalagi jika punya pinjaman di bank untuk modal kerja, pasti berat membayar angsurannya.
Untuk itu, anggota Komisi B DPRD Jatim, Dwi Hari Cahyono berharap agar mereka dibebaskan dari angsuran berikut bunga bank seiring pendemi Covid-19. Sehingga, pemerintah lewat presiden diminta memberikan intruksi ke seluruh bank untuk membebaskan angsuran mereka selama wabah belum selesai.
“Meski wabah sudah selesai, kami pesimis mereka dapat mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Mengingat perekonomian dan daya beli masyarakat masih rendah akibat banyaknya PHK,” kata pria yang juga Ketua FPKS DPRD Jatim itu, Senin (27/4/2020).
Menurut Dwi Hari Cahyono, dibutuhkan kebijakan pemerintah baik pusat maupun provinsi untuk mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan para pelaku UMKM, petani dan nelayan dari pinjaman dan bunga. Mereka dapat mengangsur jika perekonomian bangsa sudah benar-benar membaik.
Diakui Dwi Hari Cahyono, memang tidak mudah mendesak presiden agar mengeluarkan kebijakan tersebut. Karena itu ia meminta kepada ketua umum partai agar mengintruksikan kadernya yang duduk di DPR RI untuk mengangkat persoalan ini.
“Saya yakin lewat kader partai yang duduk di DPR RI, insha Allah suaranya akan didengar,” tandas Dwi Hari Cahyono. (pin)