Surabaya,wirafokus.com -Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sudah mulai melakukan investigasi terhadap dugaan mahar politik dalam rekomendasi pencalonan La Nyalla Mattalitti di Pilkada Jawa Timur.
“Ratna Dewi Pettalolo anggota Bawaslu sudah ke Surabaya kemarin. Sekarang tim investigasi sudah turun melakukan investigasi,” kata anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin, Rabu (31/1/2018).
Beberapa waktu lalu, anggota Bawaslu Jatim Aang Kunaifi menyampaikan, La Nyalla tidak hadir dalam tiga kali pemanggilan pemeriksaan.
Bawaslu Jatim akhirnya berkoordinasi dengan Bawaslu, dan melimpahkan penanganan kasus tersebut kepada Sentra Gakkumdu.
“Bawaslu memang memiliki kelemahan dalam penanganan dugaan mahar politik (politik uang),” kata Titi Anggraini Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
“Kelemahan Bawaslu, mereka tidak punya daya paksa untuk menghadirkan saksi atau orang yang mau dimintai keterangan. Nah keberadaan Gakkumdu, mereka punya daya paksa, yaitu polisi penyidik untuk menghadirkan orang-orang yang mau dimintai keterangan,” ujarnya.
Titi juga menambahkan Sentra Gakkumdu berharap bekerja secara optimal dalam mengusut kasus dugaan mahar politik yang disebut-sebut melibatkan petinggi Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
“Ya memang sudah seharusnya penyidik Sentra Gakkumdu bergerak untuk menuntaskan perkara mahar politik ini dan yang terpenting dari kasus ini adalah masyarakat mendapatkan informasi yang kredibel dan terang-benderang. Dia berharap, isu mahar politik ini tidak menguap begitu saja,” ucap Titi.
“Bagaimana mungkin masyarakat dilempar isu bahwa telah terjadi permintaan sejumlah uang oleh beberapa pihak, tapi kemudian isu itu hilang atau menguap begitu saja. Ini kan pendidikan politik yang tidak bagus,” pungkasnya.
Menurut Titi, penanganan kasus dugaan mahar politik ini semestinya ditempatkan sebagai bagian dari membangun optimisme publik bahwa penegakan hukum tidak mandek.
“Terlepas ujungnya bagaimana, tapi harus ada kejelasan terhadap apa yang terjadi,” lanjut Titi.
Bawaslu juga diminta terbuka untuk menjelaskan apa pun hasil dari penanganan kasus dugaan mahar politik ini. Misalnya, jika hasilnya dinyatakan tidak cukup bukti, publik perlu diberitahu apa bukti yang kurang.
Informasi yang sejauh ini berhasil dikumpulkan juga harus disampaikan secara terbuka ke publik sehingga diketahui siapa berperan apa.
“Kalaupun tidak bisa diproses hukum, minimal kita tahu peristiwa apa yang terjadi, dan menjadi pembelajaran (bahwa) orang tidak boleh main-main dengan praktik mahar politk atau orang tidak boleh main-main melempar isu mahar politik,” kata Titi.(red/kj)