Pernyataan tersebut disampaikan Bonnie kepada awak media seusai menghadiri peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli di Posko Padegiling, Surabaya, Jumat (24/7/2026).
Bonnie menilai pelibatan aparat pertahanan dan keamanan dalam urusan perpajakan berpotensi mengaburkan batas kewenangan antarinstansi.
Ia mengingatkan bahwa sejarah pernah mencatat penggunaan aparat bersenjata dalam pemungutan pajak pada masa kolonial yang justru memicu perlawanan masyarakat.
“Kalau kita belajar dari sejarah, dulu serdadu kolonial digunakan untuk menarik pajak. Di Sumatera Barat bahkan pernah terjadi Perang Kamang sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pajak pemerintah kolonial,” ujar Bonnie.
Menurut sejarawan yang kini duduk di Komisi X DPR RI tersebut, pengalaman sejarah seharusnya menjadi pelajaran agar negara tidak mengulangi praktik yang berpotensi menimbulkan persoalan serupa.
Ia menegaskan bahwa TNI memiliki mandat menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar, sedangkan Polri bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sementara itu, pengelolaan perpajakan telah menjadi kewenangan lembaga yang secara khusus diberi mandat oleh undang-undang.
“Kalau semua institusi bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, penyelenggaraan negara akan berjalan pada rel yang semestinya,” katanya.
Bonnie juga mengingatkan agar pemerintah tidak menciptakan tumpang tindih fungsi antarinstansi. Menurutnya, efektivitas pemerintahan justru akan lebih terjaga apabila setiap lembaga menjalankan kewenangan yang telah diatur.
Saat dimintai tanggapan mengenai alasan pelibatan TNI dan Polri dalam urusan perpajakan, Bonnie mengaku belum melihat dasar argumentasi yang dapat membenarkan kebijakan tersebut.
“Saya tidak memahami logika maupun argumentasi yang digunakan untuk melibatkan TNI dan Polri. Sebaiknya semua dikembalikan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” tegasnya. (dra)