Pertemuan yang dihadiri seluruh undangan tersebut menjadi wadah dialog terbuka antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Berbagai persoalan di tingkat lingkungan disampaikan secara langsung, mulai dari pengelolaan sampah, pendidikan, hingga kebutuhan fasilitas umum.
Syaifuddin Zuhri yang akrab disapa Kaji Ipuk mengatakan, kegiatan serupa akan dilaksanakan secara rutin dan bergiliran dengan melibatkan seluruh kecamatan di Kota Surabaya.
Menurutnya, komunikasi langsung seperti ini penting agar aspirasi masyarakat dapat diterima tanpa sekat birokrasi.
“Malam ini kita mulai dari Kecamatan Pakal dan Benowo. Selanjutnya akan dijadwalkan kecamatan lainnya agar semua wilayah mendapatkan kesempatan yang sama menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Ia menilai masih banyak persoalan di tingkat akar rumput yang membutuhkan perhatian cepat agar program pembangunan Pemerintah Kota Surabaya dapat berjalan lebih efektif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan.
“Program yang dijalankan pemerintah akan lebih optimal jika mendapat dukungan serta partisipasi masyarakat. Karena membangun Surabaya tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus dikerjakan bersama,” katanya.
Dalam sesi dialog, warga RW 5 Kelurahan Sememi mengeluhkan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang selama bertahun-tahun menimbulkan persoalan akibat penumpukan sampah. Warga berharap TPS tersebut dapat dipindahkan ke lokasi yang lebih representatif.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kaji Ipuk mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan. Ia menjelaskan, status lahan yang masih merupakan tanah negara menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Selain itu, pihaknya juga akan mengkaji kemungkinan memanfaatkan kawasan waduk di belakang lokasi TPS sebagai alternatif solusi dengan tetap memperhatikan regulasi serta fungsi kawasan.
“Ini menjadi masukan yang sangat konkret. Tinggal kita kaji bersama mekanisme dan aturan yang memungkinkan untuk direalisasikan,” ungkapnya.
Aspirasi lain datang dari warga RW 3 Kelurahan Benowo yang mengusulkan pembangunan SMA Negeri di wilayah mereka serta pembangunan gedung serbaguna untuk menunjang berbagai kegiatan masyarakat.
Kaji Ipuk menjelaskan bahwa pembangunan SMA Negeri merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, kebijakan pemerintah provinsi saat ini masih difokuskan pada optimalisasi kapasitas sekolah yang telah ada.
Adapun terkait pembangunan gedung serbaguna, ia meminta agar ketersediaan lahan terlebih dahulu dipetakan. Pasalnya, sejumlah lahan di kawasan Benowo merupakan area bozem yang berfungsi sebagai daerah resapan dan penampungan air sehingga penggunaannya harus tetap sesuai ketentuan.
Dalam kesempatan yang sama, warga juga menyampaikan persoalan terkait Izin Pemanfaatan Tanah (IPT).
Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Surabaya meminta dokumen pendukung diserahkan kepadanya untuk dipelajari dan ditindaklanjuti bersama instansi terkait.
Di akhir kegiatan, Kaji Ipuk berharap forum silaturahmi tersebut dapat menjadi agenda berkelanjutan yang memperkuat koordinasi lintas wilayah sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
Ia menegaskan, rumah dinas Ketua DPRD Surabaya tidak hanya menjadi tempat menerima tamu resmi, tetapi juga terbuka sebagai ruang dialog bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
“Harapan saya, komunikasi seperti ini terus terjalin sehingga koordinasi semakin mudah, cepat, dan nyata. Rumah dinas ini terbuka bagi masyarakat untuk bersama-sama membangun Surabaya menjadi kota yang lebih baik,” pungkasnya. (dra)