Machmud mengatakan, evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Dari hasil evaluasi bersama mitra kerja Komisi B DPRD Surabaya, pihaknya menemukan masih ada sejumlah BUMD yang belum menunjukkan perkembangan signifikan.
“Kan kemarin itu kita sudah melihat kegiatan Pemerintah Kota 2025 yang sudah terjadi. Ini diminta untuk pembuatan perda pertanggungjawaban APBD. Tapi setelah kita evaluasi 2025 memang banyak masukan-masukan, terutama masalah BUMD yang menjadi mitra kerja Komisi B,” ujar Machmud saat ditemui di ruang Komisi B DPRD Surabaya, Jumat (24/7).
Menurut Machmud, dari sejumlah BUMD yang dievaluasi, hanya beberapa yang menunjukkan tren perbaikan, di antaranya PDAM Surya Sembada dan PT. Yekape Surabaya (Perseroda) atau lebih dikenal dengan sebutan YKP.
“Yang membaik hanya PDAM. YKP juga lumayan, dari yang sebelumnya minus kemudian menjadi untung. Ini beberapa miliar sudah cukup bagus dari kondisi sebelumnya,” jelasnya.
Namun, ia menilai sebagian BUMD lainnya masih berjalan stagnan dan membutuhkan terobosan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi pemerintah kota.
“Yang lain ya tetap saja, masih stagnasi. Harus ada evaluasi supaya BUMD ini bisa berkembang dan tidak hanya berjalan rutinitas,” tegas Machmud.
Salah satu yang menjadi sorotan Machmud adalah kinerja Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU). Ia mendorong agar BPR milik Pemkot Surabaya tersebut melakukan inovasi, termasuk memperluas layanan melalui jaringan cabang maupun mesin ATM.
“Saya sering memberikan masukan kepada BPR SAU agar melakukan terobosan, membuat cabang-cabang ATM dan lainnya. Tetapi mereka menyampaikan terkendala status sebagai BPR,” katanya.
Karena itu, Machmud menyarankan Pemkot Surabaya memberikan tambahan modal agar BPR SAU dapat berkembang menjadi bank umum.
“Kalau menjadi bank umum tentu ruang berkembangnya lebih luas. Memang ada aturan, bank umum harus memiliki aset sekitar Rp400 miliar. Maka perlu ada penambahan modal,” ungkapnya.
Selain BPR SAU, Machmud juga menyoroti pengelolaan pasar milik Pemkot Surabaya. Menurutnya, kontribusi pasar terhadap pendapatan daerah masih belum maksimal dan belum diikuti perubahan kualitas pelayanan.
“Pasar ini ada pendapatan sekitar Rp1 miliar. Itu pun tidak disetor ke Pemkot, tetapi dikembalikan lagi sebagai bantuan modal usaha atau penyertaan modal,” ujarnya.
Ia menilai kondisi pasar-pasar milik Pemkot masih membutuhkan pembenahan, baik dari sisi fisik maupun kenyamanan pedagang dan pengunjung.
“Tidak ada perubahan fisik pasar, tidak ada perubahan nasib pedagang, dan pasar belum memberikan perubahan kenyamanan bagi masyarakat yang datang. Ini harus ada gebrakan dari pemerintah kota,” kata Machmud.
Machmud meminta Pemkot Surabaya lebih selektif dalam memilih jajaran direksi BUMD, mengingat saat ini tengah berlangsung proses rekrutmen direktur dan jajaran pimpinan sejumlah perusahaan daerah.
“Pemerintah kota harus hati-hati supaya tidak salah memilih orang. Ukurannya bisa dilihat dari kinerja dan kemampuan mereka membawa perusahaan menjadi lebih baik,” tuturnya.
Selain pasar, Machmud juga menyoroti kondisi BUMD lain seperti KBS dan Rumah Potong Hewan (RPH) yang menurutnya masih perlu dilakukan evaluasi karena mengalami kerugian.
“KBS beberapa tahun lalu mengalami kerugian, maka ke depan harus bisa lebih untung. RPH juga mengalami kerugian. Semua BUMD ini harus dievaluasi,” katanya.
Machmud bahkan mengusulkan adanya perubahan sistem pengelolaan BUMD dengan konsep holding agar pengawasan dan strategi bisnis lebih terarah.
“Ditiru seperti sistem di pusat. BUMN sekarang dipangkas dan dibuat lebih sehat. Bisa saja satu CEO membawahi seluruh BUMD, sehingga BUMD yang sekarat bisa segera dieksekusi dan diperbaiki,” pungkasnya.
Terkait capaian dividen BUMD terhadap target yang ditetapkan, Machmud menyebut belum seluruhnya memenuhi harapan. Hanya beberapa perusahaan yang mampu mencapai target.
“Yang memenuhi target itu PDAM sama YKP. Yang lainnya belum memenuhi,” tandasnya. (ndra)