Prajaya menilai bahwa Indonesia saat ini berada pada fase transisi geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi yang menuntut keberanian dalam merumuskan doktrin kebangsaan yang adaptif, progresif, serta berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tidak lagi cukup mengedepankan pendekatan defensif, melainkan harus membangun kapasitas sebagai negara yang mampu menjadi aktor strategis dalam percaturan regional maupun global tanpa menciptakan instabilitas.
“Momentum Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 merupakan kesempatan untuk merefleksikan arah doktrin bangsa. Pilihannya sederhana namun fundamental, yaitu menjadi bangsa yang berani memimpin perubahan atau sekadar mengikuti dinamika yang dibentuk oleh pihak lain,” ujar Prajaya.
Menurutnya, doktrin “Berani Maju, Bukan Bertahan Lagi” bukan sekadar slogan, melainkan kerangka konseptual yang diarahkan untuk membangun paradigma baru dalam penyelenggaraan negara. Paradigma tersebut mencakup penguatan tata kelola pemerintahan, strategi perang negara, peningkatan daya saing ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta revitalisasi kebudayaan dan sastra sebagai instrumen diplomasi peradaban Indonesia.
Prajaya menjelaskan bahwa proses transformasi tersebut sedang berlangsung melalui pendekatan yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Menurutnya, perubahan kelembagaan tidak dapat dicapai secara instan, melainkan memerlukan konsistensi kebijakan, penguatan institusi, serta partisipasi aktif seluruh komponen bangsa.
Ia mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari persoalan tata kelola, ketimpangan pembangunan, hingga dinamika politik dan ekonomi global. Namun demikian, ia menilai tantangan tersebut harus dipandang sebagai peluang strategis untuk memperkuat kapasitas nasional dan mempercepat reformasi kelembagaan.
“Orientasi utama dari proses ini adalah membangun sistem kenegaraan yang mampu menjamin kedaulatan negara, keselamatan rakyat, serta keberlanjutan pembangunan nasional. Negara yang kuat pada akhirnya diukur dari kemampuannya melindungi rakyat sekaligus menciptakan ruang yang adil bagi seluruh warga negara untuk berkarya dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa,” katanya.
Lebih lanjut, Prajaya menekankan bahwa integritas merupakan prasyarat utama dalam membangun kredibilitas Indonesia di tingkat internasional. Menurutnya, kepemimpinan global tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi maupun militer, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, etika publik, dan konsistensi dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
Ia juga menegaskan bahwa keberagaman Indonesia harus dipandang sebagai modal strategis bangsa. Persatuan nasional, kerukunan sosial, dan toleransi antarkelompok merupakan fondasi utama dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dan disrupsi global.
Menutup pernyataannya, Prajaya menegaskan bahwa doktrin “Berani Maju, Bukan Bertahan Lagi” merupakan seruan untuk membangun budaya kepemimpinan yang visioner, adaptif, dan berorientasi pada masa depan. Doktrin tersebut diharapkan menjadi landasan strategis bagi seluruh elemen bangsa dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, adil, makmur dan berkontribusi aktif bagi perdamaian serta kemajuan dunia.(tengku/FKS)