Aksi tersebut rencananya akan difokuskan pada dugaan dampak pembangunan sejumlah kawasan perumahan yang disebut-sebut turut memicu kerusakan jalan, saluran drainase, hingga persoalan banjir di beberapa titik pemukiman warga.
Aliansi menilai, pembangunan yang terus berkembang harus tetap memperhatikan aspek lingkungan, tata ruang, serta dampak sosial terhadap masyarakat sekitar. Mereka meminta pemerintah daerah dan pihak terkait agar lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap setiap proyek pembangunan yang berjalan.
Selain menyoroti kerusakan infrastruktur, massa aksi juga disebut akan meminta transparansi terkait perizinan pembangunan perumahan yang belakangan tumbuh pesat di sejumlah wilayah Minahasa Utara. Mereka berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap pengembang yang diduga tidak memperhatikan dampak lingkungan.
Masyarakat juga mengaku khawatir apabila kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa pengawasan ketat, maka kerusakan lingkungan dan fasilitas umum akan semakin meluas dan merugikan warga dalam jangka panjang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah maupun pengembang terkait tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut. Namun, publik berharap persoalan ini dapat segera mendapat perhatian serius agar pembangunan di Minahasa Utara tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, informasi terkait rencana aksi tersebut ramai diberitakan media lokal dan menjadi perhatian masyarakat luas.
(Nove)