Malang, Wirafokus.com – Terkait pembenahan drainase, untuk mengatasi banjir tetap diupayakan oleh pihak DPUPRPKP kota Malang.
Pemkot Malang harus mencari strategi ,khususnya persoalan pembiayaan. Sesuai dengan nasterplane Drainase, maka pembiayaannya jika hanya dari APBD kota Malang saja tak cukup untuk menangani persoalan banjir. Mengingat anggarannya sangat besar.Diperkirakan bisa menelan biaya Rp, 1,86 trilyun.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPUPRPKP) Kota Malang R Dandung Julhardjanto, mengatakan bahwa anggaran yang dipersiapkan untuk peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan drainase tahun ini hanya Rp, 57 miliar.
“Sisanya harus dibagi untuk perbaikan jalan, dan insfratruktur lainnya, seperti halnya jembatan juga prioritas. Jadi tidak hanya masalah drainase saja,” ungkap Dandung Julhardjanto, Selasa (4/04/2023)
Saat dikonfirmasi awak media terkait pembenahan drainase untuk mengatasi banjir,upaya apa yang dilakukan pihak DPUPRPKP kota Malang. Khususnya anggaran. Cukupkah untuk APBD yang ada saat ini, atau ada usulan penambahan anggaran ?
Kepala Dinas PUPRPKP Dandung Julhardjanto justru meminta awak media untuk menghubungi stafnya, yakni Kabid Pemeliharaan Drainase Kota Malang Yocky
“Penanganan drainase dilakukan bertahap dan Jika mengacu dari masterplan drainase tentunya masih kurang. Namun dalam penyesuaian anggaran untuk melaksanakan penuntasan genangan sesuai masterplan drainase, secara fisik mulai tahun ini, kita kerjakan outlet- ouletnya dulu, kemudian bertahap,” jelas Yocky, Rabu (5/04/23)
“Kedepan bisa menyeluruh, agar menjadi satu kesatuan drainase yang sudah tersistem,” tambah Yocky
Saat ditanya awak media mengenai anggaran penanganan drainase apakah butuh penambahan anggaran dan juga menggandeng pihak- pihak lain, Yocky mengatakan untuk sementara ini mengikuti pagu indikatif dulu.
“Untuk beberapa tindak lanjut kewenangan bukan kota Malang, pihak DPUPRPKP akan koordinasi dulu dengan instansi terkait,” pungkas Yocky (Gal)