Surabaya, Wirafokus.com: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendukung upaya percepatan sertifikasi halal yang menargetkan 1,5 juta item pada tahun ini. Pemprov Jatim juga siap mengalokasikan anggaran dari APBD untuk men-support program ini.
“Tim percepatan sertifikasi halal di Jatim, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) itu menargetkan ini bisa 1,5 juta item. Tapi kita lihat nanti bagaimana possibility-nya,” kata Khofifah setelah audensi dengan rombongan Kanwil Kemenag Jatim yang dipimpin langsung oleh Kakanwil Husnul Maram di Gedung Negara Grahadi, Selasa (5/4).
Khofifah mengatakan, dalam sertifikasi halal kali ini ada beberapa hal yang menjadi titik kemudahan bagi para pelaku UMKM. Diantaranya bagi yang akan melakukan sertifikasi halal Self Declare akan mendapatkan pelayanan nol rupiah. Sedangkan untuk regular dikenakan biasa Rp 650.000 per produk.
“Self Declare ini diharapkan bisa 0 rupiah. Berarti harus ada support dari BPJPH, support dari APBD provinsi, support dari kabupaten/kota, support dari CSR, dan pihak lain yang tidak mengikat,” jelasnya.
Karena itu, lanjut Kofifah, Kanwil Kemenag Jatim akan melakukan public hearing atas arahan dari BPJPH pusat. Public hearing ini nantinya akan melibatkan sangat banyak stakeholder. Antara lain bupati/wali kota, perwakilan MUI, perwakilan DPRD, perwakilan dari lembaga perbankan, dan pelaku-pelaku UMKM.
“Saya rasa ini proses yang sedang disiapkan untuk disempurnakan. Saya juga minta kepada tim dari Kanwil Kemenag untuk mengkoordinasikan dengan BI Jawa Timur. Karena pada dasarnya BI punya tim yang sudah cukup advance untuk proses bagaimana ekosistem ekonomi syariah dan ekosistem dari sertifikasi halal,” paparnya.
Lebih lanjut, mantan Menteri Sosial ini menandaskan bahwa untuk memenuhi biaya bagi Self Declare, maka harus tersupport anggaran. Dana tersebut diantaranya dari BPJPH, kemudian juga dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota serta dari CSR.
“Maka, kita mau pertemuan pencocokkan dengan bupati/wali kota plus DPRD-nya. Kira-kira APBD bisa support berapa. Kemudian mungkin ada yang memiliki CSR, misalnya BRI. BRI ini kan yang mengkomandani UMKM sudah cukup advance. Secara CSR, BRI bisa dimaksimalkan untuk memberikan support sertifikasi halal terhadap UMKM,” terang Khofifah.
Bahkan, gubernur perempuan pertama di Jatim ini menyebutkan bahwa selama ini dari Pemprov masih pada angka sekitar Rp 3.000.000 per unit. “Sekarang ini kan sudah ada proses regulasi baru yang diharapkan bisa lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat,” pungkasnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kakanwil Kemenag Jatim Husnul Maram menjelaskan bahwa percepatan sertifikasi halal ini merupakan program dari pusat. Program tersebut bagian dari emplementasi program nasional 2024 Indonesia menjadi produk halal.
“Nanti tentunya produk-produk dari Indonesia itu akan kita upayakan untuk sudah pada tingkat Internasional. Dan arahan dari Ibu Gubernur, insya Allah akan kita tindak lanjuti,” katanya. (pin)