Kuasa Hukum ErJi Sebut Tudingan Maju Tidak Berdasar

24
Hakim Konstitusi Saldi Isra menunjukkan surat Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilkada Surabaya 2020.

Surabaya, Wirafokus.com- Sengketa Pilkada Surabaya memasuki sidang kedua di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (2/2/2021). Sidang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul.

Sedang agendanya adalah mendengar jawaban termohon KPU, keterangan pihak terkait dan Bawaslu serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti.

Kuasa Hukum Eri Cahyadi-Armuji (ErJi), Arif Budi Santoso yang mengikuti sidang sebagai pihak terkait melalui virtual memaparkan bantahan mengenai semua tudingan yang dilakukan Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno (Maju).

“Intinya, semua tudingan yang dilakukan Paslon sebelah (Maju) tidak benar dan tidak berdasar. Dan semua bantahan itu sudah saya sampaikan ke MK,” kata Arif Budi Santoso, Selasa (2/2/2021) sore.

Dalam keterangannya Arif menyebut bahwa MK tidak berwenang memeriksa perkara sengketa Pilkada Surabaya. Pasalnya, isi permohonan materinya menyangkut pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis dan masif). Bukan menyangkut perselisihan perolehan suara.

Arif juga mengatakan, MK tidak punya kedudukan hukum atau legal standing, karena selisih perolehan suara jauh di atas ambang batas.

Menurut dia, untuk bisa diperiksa MK selisih perolehan suara harus 0,5 persen atau 5.246 suara. Sedang selisih perolehan suara ErJi dengan Maju cukup jauh, yakni 145.746 suara atau sekitar 13, 88 persen. “Kalau dihitung selisihnya sekitar 30 kali lipat dari syarat minimal,” kata Arif.

Sesuai hasil rekapitulasi KPU Surabaya, dalam Pilkada Surabaya 2020 ErJi meraup 597.540 suara, sedang Maju 451.794 suara, dengan total suara sah sebanyak 1.049.334.

Selain itu, Arif menilai permohonan kabur, karena di awal mempersoalkan suara, tapi di dalam isinya secara keseluruhan menyangkut pelanggaran.

Arif juga menjelaskan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar, aman dan demokratis. Menurutnya, hal itu tercermin dari seluruh saksi yang menyatakan setuju dan menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi suara.

“Semua saksi tanda tangan. Termasuk saksi dari paslon sebelah (Maju). Mulai saksi di tingkat TPS, kelurahan, kecamatan hingga kota,” terang Arif.

Karena itu, ia heran kalau Maju kemudian mempersoalkan dan meminta pemungutan suara diulang karena dianggap ada kecurangan.

Arif menyebut tudingan Maju yang menyatakan ErJi hadir dalam acara bansos di kediaman wali kota Surabaya yang dihadiri Mensos (kala itu dijabat Juliari Batubara) juga tidak ada buktinya, meski berupa foto.

Demikian pula mengenai surat Tri Rismaharini yang berisi ajakan kepada warga untuk memilih ErJi, sudah diputus Bawaslu Kota Surabaya dan Bawaslu Jatim bahwa itu bukan merupakan pelanggaran

“Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga pernah melakukan hal serupa, tapi tidak ada masalah,” ujar Arif.

Dia juga menjelaskan mengenai pelaksanaan bantuan program. Menurutnya bantuan tersebut atas usulan dari masyarakat. Tidak benar pula jika ASN Pemkot Surabaya dianggap ikut menggerakkan RT-RW agar memilih ErJi.

“Justru Paslon sebelah yang menggerakkan RT-RW. Termasuk melibatkan ASN, money politics dan penyalahgunaan puluhan ribu paket bantuan bencana (Covid-19).

“Ada buktinya dan semua sudah kita sampaikan ke MK,” tutur Arif.

Atas dasar tersebut, Arif punya keyakinan ErJi akan menang dalam sengketa Pilkada Surabaya 2020. Dia optimistis MK bakal menolak tuntutan Maju karena dinilai tidak ada bukti mendasar yang mampu menggagalkan hasil Pilkada Surabaya 2020. (pin)