― Advertisement ―

Jalin Tali Silaturahmi Madas Sedarah PAC Dukuh Pakis Gelar Acara Rutinan

Surabaya,Wirafokus.com - Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap sesama serta penguatan internal Organisasi Masyarakat ( Ormas ) Madas PAC Dukuh Pakis Surabaya kembali melaksanakan kegiatan...
BerandaKotaDPRD KOTA SURABAYA GUNAKAN HAK INTERPELASI JIKA WALIKOTA SURABAYA NGOTOT DAN "KERAS...

DPRD KOTA SURABAYA GUNAKAN HAK INTERPELASI JIKA WALIKOTA SURABAYA NGOTOT DAN “KERAS KEPALA” TAK MAU CABUT PERWALI 33/2020.

Ket foto ; Samsurin Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Surabaya.

Surabaya, wirafokus.com – 7 bulan terakhir ini Kita dihadapkan pada ketegangan sosial, Surabaya sebagai kota yang diangap paling banter prestasinya dalam segala hal yang hampir bisa mensejajarkan dengan ibukota jakarta tiba tiba menjadi kota terpuruk sejak kota ini menyandang status zona merah pekat. Tidak ada pilihan selain walikotanya berusaha mempertahankan bahwa kota ini masih kuat, berusaha terus melawan corona virus, mengempur segala arah agar kota ini terlihat gagah kembali.

Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Walikota berusaha mengilmiahkan bahwa Corona ini bisa dibasmi. Allah berkehendak lain. Semakin dilawan semakin kasusnya meningkat tidak karuan.

Ada satu yang lupa dan tidak dilakukan oleh Walikota. Yaitu mengajak semua warga kota agar sadar bahwa kita hidup ditengah wabah. Ada hal lain yang tidak dilakukan Walikota , yaitu bersama sama mengajak para alim dan warga berdoa secara khusyu’ dan istiqomah.

Dan ada yang terlupakan lagi oleh walikota. Yaitu membentuk saygas pemulihan ekonomi warga kota surabaya yang sudah terlalu lama terkena dampak kebijakan yang memberatkan kehidupan warga semua. Kata Samsurin.

Lanjut Surin, banyak yang telah kehilangan kesempatan di masa krisis saat ini, ada yang kehilangan pekerjaan, angka pengangguran dan meningkatnya kemiskinan, daya beli masyarakat, menurun , orang datang kesurabaya pun menjadi takut karena diwajibkan rapid test sesuai Perwali Pemerintah Kota 33 tahun 2020.

Perwali ini jelas merugikan para pelaku usaha . Apalagi dalam Perwali ini di wajibkan jam malam yang tak jelas batas waktunya, sektor hiburan dilarang . Ada ribuan seniman dan even organiser tutup. Apa Pemerintak Kota memikirkan hal ini.

Saya ajak kawan kawan yang ada di parlemen DPRD Kota Surabaya bersikap. Gunakan hak interpelasi kalian jika Walikota tak mau mencabut perwali yang saya angap sudah melawan konstitusi kita ini. Perwali ini merusak persatuan dan menghianati keadilan sosial bagi selurah rakyat Indonesia ( Surabaya ) .

Semoga Perwali ini bisa di cabut dan dalan penanganan Covid 19 ini . Saya berharap Pemerintah Kota Surabaya dan legislatife membuat Perda untuk pemulihan ekonomi dalam tatanan normal baru , jadi bukan hanya virus nya aja yang di perangi, tapi pemulihan ekonomi juga harus di pikirkan dan di perioritaskan.

Samsurin ketua DPC Partai Bulan Bintang juga menyarakan agar :Janganlan elit politik di Kota Surabaya memangaat pandemi ini hanya untuk mencari elektabilitas dan popularitas menjelang Pilwali Surabaya 2020. Jangan mikirkan kepentingan kelompak karena yang di butuhkan dalam memutus rantai korona ini adalah persatuan.

Selamatkan para pelaku usaha dan perbaiki kondisi pelaku UMKM yang sebagian besar tak mampu berproduki lagi.

Dengan mencabut perwali 33 /2020 tersebut insya Allah pelaku ekonomi akan leluasa bangkit dan data beli masyarakat akan naik .dan jangan lupa kasih mereka. Keringanan pajak , tegas Samsurin. (Sam/KiJ)