Ket foto : Ahmad Nawardi
Surabaya, wirafokus.com– Persaingan memperebutkan kursi Wali Kota Surabaya pada Pilwali 2020 tampaknya bakal seru. Setidaknya jika melihat banyaknya nama kandidat yang muncul.
Bahkan, beberapa diantaranya sudah mempersiapkan program jika nantinya terpilih memimpin Kota Pahlawan menggantikan Tri Rismaharini.
Salah satunya adalah Ahmad Nawardi yang bakal maju sebagai Bakal Calon Wali (Bacawali) Kota Surabaya. Mantan wartawan dan mantan anggota DPRD Jatim yang kini menjadi anggota DPD RI ini pun tidak mau kalah. Dia berjanji akan menaikkan honor RT dan RW se-Surabaya.
Bahkan, tidak tanggung- tanggung, ia siap menggelontorkan dana Rp 200 juta per tahun untuk setiap RT. Dana tersebut akan dianggarkan dalam APBD. Selain honor RT, dana tersebut bisa digunakan untuk operasional, infrastruktur, lingkungan pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
Berdasarkan data, di Surabaya saat ini tercatat ada 9.271 RT. Jika tiap RT mendapat Rp 200 juta, maka total dana yang dibutuhkan Rp 1,84 triliun per tahun. Angka tersebut, menurut Nawardi, hanya sekitar 17 persen lebih sedikit dari APBD Kota Surabaya yang berjumlah Rp 10,3 triliun.
“Saya yakin kalau dianggarkan dalam APBD tidak akan memberatkan,” kata Ahmad Nawardi kepada wirafokus.com, Minggu (17/11/2019) malam.
Bagaimana dengan RW? Nawardi mengatakan, untuk RW tidak perlu anggaran terlalu besar. Menurutnya Rp 2,5 juta per bulan atau Rp 30 juta per tahun cukup untuk honor dan operasional.
Anggaran untuk RT-RW itu dinilai wajar. Sebab pembangunan kota memang seharusnya dimulai dari kampung.
“Ibaratnya, anggaran dari rakyat kita kembalikan ke rakyat untuk membangun kampung,” jelas Nawardi.
Diakui, program anggaran RT-RW ini tercetus setelah mendapat masukan dari RT-RW. Di sela kunjungan ke daerah, dia menyempatkan diri bertemu dengan ketua RT dan RW.
Dari situlah ia menyerap aspirasi. Intinya, mereka ingin pemerintah menaruh perhatian kepada RT-RW. Termasuk honornya minta ditingkatkan.
Namun demikian, lanjut Nawardi, gagasannya tersebut butuh komitmen bersama. Khususnya antara Pemkot dan DPRD Surabaya. Apalagi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya juga masih bisa dinaikkan.
“Ini yang saya lihat dari sumber ekonomi di lapangan, PAD Surabaya masih terlalu rendah. Padahal, Surabaya kota terbesar nomor dua setelah Jakarta, tapi dilihat dari APBD-nya jauh sekali,” ungkap mantan anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKB ini.
Sekadar diketahui, APBD DKI Jakarta mencapai Rp 89,44 triliun. Surabaya sebagai nomor dua kota terbesar di Indonesia hanya Rp 10,3 triliun.
“Seharusnya, minimal Surabaya itu APBD-nya 30 persen dari Jakarta, PAD-nya juga. Tapi faktanya jauh sekali selisihnya,” beber pria yang juga menjabat Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jatim itu.
Sebagai bentuk keseriusannya maju dalam Pilwali Surabaya 2020, Nawardi mengaku sudah menjalin komunikasi politik dengan hampir semua parpol. “Komunikasi akan terus dibangun dan dimatangkan,” akunya.
Namun, ketika ditanya apakah sudah membentuk tim pemenangan, Nawardi mengatakan masih belum. Hanya, kata dia, sudah banyak relawan warga Surabaya yang menyatakan ingin mendukung secara suka rela.
Nawardi pun siap mundur dari DPD RI jika nantinya sudah ditetapkan sebagai cawali dan terpilih sebagai wali kota.
“Insya Allah, demi kota dan warga Surabaya saya siap mundur dari DPD RI jika ditakdirkan menjadi cawali dan wali kota,” janji Ahmad Nawardi. Namun, sambung dia, sampai sekarang masih ada wacana cukup ambil cuti, sehingga tidak perlu mengundurkan diri. (Pin)