― Advertisement ―

Jalin Tali Silaturahmi Madas Sedarah PAC Dukuh Pakis Gelar Acara Rutinan

Surabaya,Wirafokus.com - Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap sesama serta penguatan internal Organisasi Masyarakat ( Ormas ) Madas PAC Dukuh Pakis Surabaya kembali melaksanakan kegiatan...
BerandaJatimIuran BPJS Naik,  Demokrat Minta APBD Jatim Tetap Alokasikan Anggaran Jamkesda

Iuran BPJS Naik,  Demokrat Minta APBD Jatim Tetap Alokasikan Anggaran Jamkesda

Ket foto : Anggota Komisi E DPRD Jatim Sri Subianti

Surabaya, wirafokus.com- Naiknya iuran BPJS hingga 100 persen per Januari 2020 banyak dikeluhkan masyarakat. Tak terkecuali seluruh partai yang duduk di DPRD Jatim. Untuk itu, dalam waktu dekat Komisi E DPRD Jatim berencana memanggil BPJS Kesehatan untuk klarifikasi.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Sri Subianti menegaskan, hampir seluruh partai menolak kenaikan iuran BPJS yang berlaku per Januari 2020. Pasalnya, kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan perbaikan layanan. Meski diakui jika sebagian masyarakat sering menunggak iuran yang mengakibatkan BPJS devisit dan banyak menunggak hutang ke rumah sakit milik pemerintah.

“Jujur saja, terkadang kita memang tidak dapat menyalahkan BPJS saat banyak tunggakan di sejumlah rumah sakit milik pemerintah. Karena di sisi lain ketika peserta BPJS dalam kondisi sehat, banyak di antara mereka yang malas bayar iuran. Akibatnya, beban BPJS sangat berat. Tapi apapun kondisinya, BPJS tetap tidak bisa menaikan iurannya hingga 100 persen. Apalagi dalam kondisi ekonomi bangsa yang sedang memprihatinkan. Lebih parah lagi jika kenaikan iuran tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan,” tegas perempuan yang juga menjabat ketua Fraksi Demokrat ini.

Untuk mengantisipasi masyarakat Jatim yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan akibat tidak bisa membayar iuran BPJS, perempuan yang akrab disapa Anti ini meminta agar  dalam pembahasan RAPBD Jatim 2020 tetap mengalokasikan anggaran Jamkesda senilai Rp 500 miliar.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya,  APBD Jatim selalu mengalokasikan anggaran untuk Jamkesda. Hal ini sebagai antisipasi terhadap layanan kesehatan bagi warga miskin yang tidak tercover BPJS,” terang Anti.

Di sisi lain, pihaknya mendukung penuh adanya masyarajat yang ramai-ramai pindah kelas. Mengingat untuk kelas satu dan dua, iuran per bulannya sangat mahal. “Saya kira itu logis kalau masyarakat banyak yang pindah kelas,” tandas politisi asal Ponorogo ini.

Apalagi, lanjut Anti, mereka tidak hanya menanggung iuran satu orang, tapi satu keluarga. Sehingga dapat dibayangkan berapa besar anggaran yang disisihkan. Padahal, untuk makan sehari-hari saja, banyak diantara mereka yang menemui kesulitan. (Pin)