Ket foto : Armudji saat berjabat tangan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri
Surabaya,wirafokus.com. Pemilihan wali (Pilwali) kota Surabaya masih akan digelar September 2020. Namun, nama-nama yang akan maju sebagai calon wali (cawali) kota menggantikan posisi Tri Rismaharini sudah muncul ke permukaan dan ramai dibicarakan.
Salah satunya adalah Armudji. Pria yang kini menjabat ketua DPRD Kota Surabaya itu disebut-sebut sangat layak memimpin Kota Pahlawan.
Selain kader PDIP asli, Armudji dinilai memahami betul persoalan Surabaya karena pengalamannya empat periode atau 20 tahun menduduki kursi DPRD Kota Surabaya. Yakni. sejak 1999 sampai 2019.
Bahkan, saat ini pria yang akrab disapa Cak Ji itu dipercaya sebagai ketua Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI).
Menanggapi masalah ini, Cak Ji yang ditemui di rumah dinasnya di jalan Porong menyatakan siap maju sebagai cawali kota Surabaya. Dengan catatan, kalau dirinya dikehendaki oleh partai, dalam hal ini DPP PDIP.
“Sebagai kader partai, tentunya saya akan patuh. Kalau DPP memerintahkan saya maju dalan Pilwali Surabaya, saya akan maju,” kata Cak Ji.
Sebagai konsekuensinya, ia pun menyatakan siap melepaskan jabatannya sebagai anggota dewan. Pasalnya, sesuai Permendagri Nomor 10 Tahun 2011, anggota dewan yang maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Tapi, lanjut Cak Ji, kalau diminta memilih, maka dirinya akan memilih lebih fokus di dewan. Dalam hal ini tentunya di DPRD Jatim. Tidak lagi di DPRD Kota Surabaya.
Seperti diketahui, pada Pileg 2019 lalu Armudji terpilih sebagai anggota DPRD Jatim periode 2019-2024. Dia maju lewat Dapil 1 Jatim (Surabaya) dan memperoleh 136.308 suara. Perolehan suara Armuji ini tercatat sebagai yang tertinggi di Dapil 1 Jatim. PDIP sendiri meraih kursi terbanyak, yakni 27 kursi dari total 120 kursi yang diperebutkan di Dewan Jatim. Posisi kedua ditempati PKB mendapat 25 kursi, disusul Gerindra 15 kursi, Demokrat 14 kursi, Nasdem 9 kursi, PAN 6 kursi, PPP 5 kursi, PKS 4 kursi, kemudian Partai Hanura dan PBB masing-masing 1 kursi. Sehingga, dipastikan kursi ketua dewan akan menjadi milik PDIP.
Karena itu, selain namanya disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat cawali Surabaya, Cak Ji juga masuk bursa calon kuat ketua DPRD Jatim. Sehingga, wajar kalau ia lebih memilih konsentrasi di dewan daripada maju pilwali Surabaya. Cak Ji berkilah, masih banyak kader PDIP yang layak memimpin Kota Surabaya.
“Saya rasa masih banyak kader PDIP yang lebih layak maju dalam pilwali Surabaya. Nggak benar kalau saya dikatakan kandidat terkuat,” tegas pria yang akrab dengan wartawan ini.
Cak Ji lantas menyebut nama Whisnu Sakti Buana, mantan ketua DPC PDIP Surabaya yang kini menjabat wakil wali kota Surabaya.
“Sebagai incumbent tentunya Mas Whisnu cukup pengalaman di pemerintahan, sehingga sangat layak kalau dia yang maju dalam bursa pilwali,” tandasnya.
Cak Ji juga menyebut beberapa nama kader PDIP lain yang dianggapnya mumpuni, seperti Puti Guntur Soekarno. Dalam Pileg 2019 lalu, Cucu Bung Karno ini terpilih sebagai anggota DPR RI. Puti maju lewat Dapil Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo) dan memperoleh 139.794 suara. Beberapa kalangan berpendapat, jika PDIP masih berkeinginan meneruskan tradisi wali kota perempuan, maka Puti dinilai pantas untuk diusung sebagai cawali Surabaya menggantikan Risma.
Cak Ji juga menyebut, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin. Meski usianya masih muda, pria asli Surabaya yang akrab disapa Mas Ipin dinilai layak memimpin Surabaya.
“Sekarang tergantung DPP, siapa yang akan direkom untuk maju sebagai cawali Surabaya. Kalau DPP sudah menunjuk, sebagai kader partai semua harus siap, tunduk dan patuh,” papar Cak Ji.
Disinggung nama Ery Cahyadi dan Hendro Gunawan, birokrat di Pemkot Surabaya yang kabarnya juga bakal maju dalam bursa Pilwali Surabaya lewat pintu PDIP, Armudji menilai bisa saja terjadi kalau memang direkom DPP. Dalam hal ini adalah Ketua Umum PDIP Megawati selaku pemilik hak prerogratif.
“PDIP adalah partai terbuka. Siapa pun bisa maju lewat PDIP dalam pilkada. Tidak harus kader,” ungkap Cak Ji yang belakangan sibuk mendorong penyelesaian empat raperda di DPRD Surabaya sebelum hengkang ke DPRD Jatim. Salah satunya adalah Raperda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (Pin).