Insert foto : Silaturahmi pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur dengan pengurus daerah Jawa Timur di hotel Lotus Situbondo.
Situbondo.Wirafokus.com – Dalam acara silaturahmi Ikatan Notaris Indonesia ( INI ) se – Jawa Timur sungguh merupakan ikatan untuk membentuk rasa persatuan dan kesatuan serta kekompakan bukti kenyataan dalam acara silaturahmi Ikatan Notaris Indonesia se – Jawa Timur, dihadiri berbagai daerah yaitu Banyuwangi Jember Bondowoso Lumajang dan tuan rumah sendiri Situbondo di hotel Lotus yang berada di SMK 1 Panji Situbondo. Sabtu (12/10)
Dalam acara tersebut Ikatan Notaris Indonesia bertujuan ingin menyelamatkan hak kewarganegaraan Indonesia seperti aset, adalah barang benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud barang milik negara semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah barang milik daerah yang disebut BMD suatu barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan juga terkait masalah tanah permukaan bumi.
Dalam acara tersebut dihadiri oleh ketua pengwil Jatim Bambang Heru Djuwito,S.H , Notaris Mistachul Machsun, S.H peralihan tentang hak atas aset negara Wimphry suwigno,S.H nara sumber tentang manajemen kantor notaris Yulius Efendi ,S.H M.Knmoderator jabatan sebagai wakil ketua pengda ini Situbondo.
Dalam keterangan narasumber manajemen kantor notaris Yulius Effendi SH banyak sekali pertimbangan antara lain luasnya materi dan keterbatasan ilmu maupun pengetahuan yang diamanatkan selain alasan pertimbangan lainnya yang mendorong saya untuk menggunakan berhubungan materi muatan yang terkandung didalamnya seringkali menjadi objek dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris atau jabatan pembuatan akta notaris sebab status tanah negara untuk menjawab pertanyaan di samping melihat memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang barang milik negara harus diperlihatkan pula undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria.
Sebab peraturan dasar pokok-pokok agraria dalam penjelasan umum angka 2 undang-undang agraria di Jelaskan tentang dasar-dasar hukum agraria nasional yang didalamnya memuat antara lain tentang dasar yang berkenaan atau terkait dengan asas domein yang dipergunakan sebagai dasar dari perundang-undangan Agraria berkaitan dalam hal tersebut undang-undang pokok agraria berpangkal pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar tidak perlu dan tinta lah pula ada tempatnya bahwa bangsa Indonesia ataupun negara bertindak sebagai pemilik tanah adalah lebih tepat jika negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat bangsa bertindak selaku badan penguasa dari sudut inilah harus dilihat arti kekuatan dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara.
Ulasan dan kajian di dalam badan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang atau berdasarkan undang-undang lainnya fungsi manajemen kantor notaris haruslah tahu antara perbedaan persamaan manajemen sebab di manajemen kantor notaris haruslah mempunyai arsip-arsip yang dikehendaki oleh undang-undang 1 minuta akta yang menyimpan sebagai bagian dari protokol notaris 2 buku daftar akta atau repertorium tiga buku daftar surat dibawah tangan yang disahkan 3 buku daftar surat dibawah tangan yang dibukukan 4 buku daftar akta protes 5 buku daftar surat wasiat 6 klapper buku daftar akta repertorium
Banyaknya penjelasan semua arahan dari narasumber semua ikatan Notaris Indonesia bisa mengembangkan dan menjalankan semua ilmu-ilmu yang telah didapat dalam acara silaturahmi di hotel Lotus dan juga bisa menjalankan tugas-tugasnya dan bisa berhati-hati di dalam pembuatan yang berbau badan hukum sehingga dalam kehati-hatian tersebut bisa tidak terjangkau dan tidak melanggar kode etik sebagai notaris serta tidak melanggar hukum. (Rudy/H.5tus)